Enggak Punya Kantor, Menko Maritim Diperintahkan Cari
Senin, 27 Oktober 2014 - 17:56 WIB
Enggak Punya Kantor, Menko Maritim Diperintahkan Cari
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Menteri Koordinator (Menko) Maritim dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.
Kementerian ini dinilai sesuai dengan visi misi Jokowi, alhasil kementerian baru ini belum punya kantor.
Indroyono Soesilo yang ditunjuk sebagai Menko Maritim mengaku, diperintahkan oleh Presiden Jokowi untuk segera mencari kantor.
"Kami mendapatkan arahan untuk segera punya kantor, jadi kami akan berkoordinasi dengan Mensesneg soal kantor," kata Indroyono di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10/2014).
Dia mengaku akan berkordinasi juga dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan anggaran operasional, pasalnya belum masuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sementara pihaknya juga akan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menyusun organisasi.
Indroyono mengaku kantornya dan pegawainya sedang disiapkan. Kantor Menko Maritim tidak perlu terlalu besar, terpenting efisien.
"Jadi tidak boleh dibuat kantor baru dan tidak boleh merekrut pegawai baru. Dari yang ada di-recycle (daur ulang)," pungkasnya.
Kementerian ini dinilai sesuai dengan visi misi Jokowi, alhasil kementerian baru ini belum punya kantor.
Indroyono Soesilo yang ditunjuk sebagai Menko Maritim mengaku, diperintahkan oleh Presiden Jokowi untuk segera mencari kantor.
"Kami mendapatkan arahan untuk segera punya kantor, jadi kami akan berkoordinasi dengan Mensesneg soal kantor," kata Indroyono di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10/2014).
Dia mengaku akan berkordinasi juga dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan anggaran operasional, pasalnya belum masuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sementara pihaknya juga akan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menyusun organisasi.
Indroyono mengaku kantornya dan pegawainya sedang disiapkan. Kantor Menko Maritim tidak perlu terlalu besar, terpenting efisien.
"Jadi tidak boleh dibuat kantor baru dan tidak boleh merekrut pegawai baru. Dari yang ada di-recycle (daur ulang)," pungkasnya.
(maf)
