Mengedepankan Pertanian
Sabtu, 25 Oktober 2014 - 19:41 WIB
Mengedepankan Pertanian
A
A
A
MUHAMMAD ALI FUADI
Mahasiswa Jurusan Ilmu Tafsir Fakultas Ushuluddin, Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
IAIN Walisongo Semarang
Perjalanan awal bangsa ini dalam hal pangan sangat menjanjikan. Tumbuhan mengelilingi dan menghiasi negeri ini sehingga pasokan kebutuhan pangan teratasi. Keyakinan pada profesi yang digeluti para petani pada masa itu menjadi salah satu faktornya. Tertanam tumbuhan dengan kilau hijaunya di sepanjang jalan. Namun seiring berjalannya waktu, keindahan itu sirna karena tertutup deretan beton yang berdiri kokoh di setiap sudut jalan.
Kawasan pertanian berubah menjadi kawasan industri, perdagangan, dan permukiman. Konversi lahan makin bergemuruh di antero Nusantara, yang semula lahan pertanian kemudian dialihfungsikan menjadi lahan nonpertanian. Kini sistem perekonomian Indonesia lebih mengutamakan sektor industri daripada pertanian. Sungguh ironis pada kenyataannya pertanian kita mengalami defisit.
Berdasarkan data Sensus Pertanian 2013 Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani di Indonesia menurun drastis hingga mencapai 5 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Para petani secara perlahan meninggalkan lahan pertanian yang kemudian banyak beralih profesi ke sektor informal dan formal seperti transportasi dan industri. Padahal, bangsa ini membutuhkan banyak pasokan kebutuhan pertanian.
Untuk mengembalikan derajat petani di Indonesia, pemerintah harus tanggap terhadap permasalahan yang ada di Indonesia. Kedaulatan pangan terhadap petani masih minim, cenderung ditelantarkan. Penyelesaian sektor pertanian harus dipercepat agar produk petani menjadi keutamaan tanpa pasokan impor. Tentunya pemerintahan baru harus membuat kebijakan yang tepat agar lahir solusi dan juga menguntungkan bagi pihak petani.
Pemerintahan Jokowi-JK harus mampu meneliti lebih jauh dalam membuat kebijakan tentang pembangunan pertanian ke depan. Predikat di kancah internasional sebagai negara agraris sudah tersemat di dada kita.
Maka dari itu, pertanian di Indonesia harus dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus mengatur setiap kawasan di negeri ini. Lahan perindustrian, permukiman, dan perdagangan, serta pertanian dibutuhkan penyesuaian agar terwujud kemakmuran bangsa. Wallahu aWallahu alam bi al-shawab.
SABTU 25 OKTOBER 2014
Mahasiswa Jurusan Ilmu Tafsir Fakultas Ushuluddin, Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
IAIN Walisongo Semarang
Perjalanan awal bangsa ini dalam hal pangan sangat menjanjikan. Tumbuhan mengelilingi dan menghiasi negeri ini sehingga pasokan kebutuhan pangan teratasi. Keyakinan pada profesi yang digeluti para petani pada masa itu menjadi salah satu faktornya. Tertanam tumbuhan dengan kilau hijaunya di sepanjang jalan. Namun seiring berjalannya waktu, keindahan itu sirna karena tertutup deretan beton yang berdiri kokoh di setiap sudut jalan.
Kawasan pertanian berubah menjadi kawasan industri, perdagangan, dan permukiman. Konversi lahan makin bergemuruh di antero Nusantara, yang semula lahan pertanian kemudian dialihfungsikan menjadi lahan nonpertanian. Kini sistem perekonomian Indonesia lebih mengutamakan sektor industri daripada pertanian. Sungguh ironis pada kenyataannya pertanian kita mengalami defisit.
Berdasarkan data Sensus Pertanian 2013 Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani di Indonesia menurun drastis hingga mencapai 5 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Para petani secara perlahan meninggalkan lahan pertanian yang kemudian banyak beralih profesi ke sektor informal dan formal seperti transportasi dan industri. Padahal, bangsa ini membutuhkan banyak pasokan kebutuhan pertanian.
Untuk mengembalikan derajat petani di Indonesia, pemerintah harus tanggap terhadap permasalahan yang ada di Indonesia. Kedaulatan pangan terhadap petani masih minim, cenderung ditelantarkan. Penyelesaian sektor pertanian harus dipercepat agar produk petani menjadi keutamaan tanpa pasokan impor. Tentunya pemerintahan baru harus membuat kebijakan yang tepat agar lahir solusi dan juga menguntungkan bagi pihak petani.
Pemerintahan Jokowi-JK harus mampu meneliti lebih jauh dalam membuat kebijakan tentang pembangunan pertanian ke depan. Predikat di kancah internasional sebagai negara agraris sudah tersemat di dada kita.
Maka dari itu, pertanian di Indonesia harus dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus mengatur setiap kawasan di negeri ini. Lahan perindustrian, permukiman, dan perdagangan, serta pertanian dibutuhkan penyesuaian agar terwujud kemakmuran bangsa. Wallahu aWallahu alam bi al-shawab.
SABTU 25 OKTOBER 2014
(bbg)
