Jelang Pengumuman Kabinet, Tim Transisi Temui Megawati
Rabu, 22 Oktober 2014 - 15:53 WIB
Jelang Pengumuman Kabinet, Tim Transisi Temui Megawati
A
A
A
JAKARTA - Anggota Tim Transisi Hasto Kristiyanto menyambangi kediaman Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar.
Meski temui Megawati, Hasto mengaku tak ada urusan dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) yang akan mengumumkan nama menteri kabinetnya.
Hasto mengaku menemui Megawati untuk menginformasikan hasil rapat DPP terkait rencana Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP.
"Sama sekali tidak ada kaitannya dengan kabinet," ujar Hasto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014).
Menurut Hasto, soal nama-nama menteri, partainya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. PDIP kata dia, tak ingin mencampuri kewenangan presiden.
"Menteri itu hak prerogatif Jokowi," katanya.
Dia mengatakan, pihaknya belum tahu kapan menteri kabinet Jokowi-JK akan diumumkan. Sebab soal waktu pengumuman menjadi pertimbangan penuh Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden.
"Hari ini dikirimkan surat ke Ketua DPR, soal kabinet. Soal penggabungan menteri dan pemisahan kementerian," tambahnya.
Meski temui Megawati, Hasto mengaku tak ada urusan dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) yang akan mengumumkan nama menteri kabinetnya.
Hasto mengaku menemui Megawati untuk menginformasikan hasil rapat DPP terkait rencana Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP.
"Sama sekali tidak ada kaitannya dengan kabinet," ujar Hasto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014).
Menurut Hasto, soal nama-nama menteri, partainya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. PDIP kata dia, tak ingin mencampuri kewenangan presiden.
"Menteri itu hak prerogatif Jokowi," katanya.
Dia mengatakan, pihaknya belum tahu kapan menteri kabinet Jokowi-JK akan diumumkan. Sebab soal waktu pengumuman menjadi pertimbangan penuh Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden.
"Hari ini dikirimkan surat ke Ketua DPR, soal kabinet. Soal penggabungan menteri dan pemisahan kementerian," tambahnya.
(maf)
