PPP Berharap KMP dan KIH Berunding Soal Pemimpin Komisi
Senin, 20 Oktober 2014 - 18:39 WIB
PPP Berharap KMP dan KIH Berunding Soal Pemimpin Komisi
A
A
A
JAKARTA - Hingga kini belum diputuskan siapa-siapa saja yang menjadi pemimpin alat kelengkapan dewan (AKD) yang terdiri dari komisi dan badan-badan di DPR.
Fraksi PPP berharap, tidak ada lagi kubu-kubuan dalam menentukan orang-orang yang layak menduduki pimpinan komisi atau badan pelengkap di parlemen.
Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya M Romahurmuziy berharap Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) memikirkan bersama posisi pimpinan.
"PPP sendiri (berharap) pada level pimpinan tidak ada lagi KIH dan KMP tetapi seluruh fraksi," ujar pria yang akrab disapa Romi ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014).
Fraksi PPP, kata dia, belum bisa menentukan mengenai paket pemimpin komisi atau badan kelengkapan. Pasalnya, belum ada perbicaraan di level fraksi untuk membahas hal ini.
"Sementara belum ada rundingan tentu akan sulit membayangkan akan terjadi pemilihan paket pimpinan di level komisi," ujarnya.
Lanjut dia, untuk bisa mewujudkan pemilihan ini juga sebagaimana sesuai tata tertib DPR perlu adanya kuorum fraksi.
"Kalau PPP di KIH dan Demokrat di KMP maka dipastikan tidak akan tercipta paket karena satu sama lain tidak sampai kuorum. Karenanya, ini KMP dan KIH (perlu) duduk berunding," pungkasnya.
Fraksi PPP berharap, tidak ada lagi kubu-kubuan dalam menentukan orang-orang yang layak menduduki pimpinan komisi atau badan pelengkap di parlemen.
Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya M Romahurmuziy berharap Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) memikirkan bersama posisi pimpinan.
"PPP sendiri (berharap) pada level pimpinan tidak ada lagi KIH dan KMP tetapi seluruh fraksi," ujar pria yang akrab disapa Romi ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014).
Fraksi PPP, kata dia, belum bisa menentukan mengenai paket pemimpin komisi atau badan kelengkapan. Pasalnya, belum ada perbicaraan di level fraksi untuk membahas hal ini.
"Sementara belum ada rundingan tentu akan sulit membayangkan akan terjadi pemilihan paket pimpinan di level komisi," ujarnya.
Lanjut dia, untuk bisa mewujudkan pemilihan ini juga sebagaimana sesuai tata tertib DPR perlu adanya kuorum fraksi.
"Kalau PPP di KIH dan Demokrat di KMP maka dipastikan tidak akan tercipta paket karena satu sama lain tidak sampai kuorum. Karenanya, ini KMP dan KIH (perlu) duduk berunding," pungkasnya.
(kri)
