Tanpa Mandataris MPR, Pertanggungjawaban SBY ke Sosmed
A
A
A
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diuntungkan dengan hilangnya kewenangan (mandataris) MPR untuk meminta pertanggung presiden di akhir jabatannya. Sehingga, pertanggungjawaban SBY yang menilai masyarakat.
Menurut Pengamat Politik Budiarto Shambazy, sejarah pertanggungjawaban presiden di MPR hanya dialami dua presiden, yakni Presiden Soekarno dan Presiden BJ Habibie. Selebihnya, mundur secara normal.
"Wasitnya tidak lagi di MPR tapi media sosial (sosmed), ini lebih kejam," kata Budiarto saat diskusi Polemik Sindo 'Berpisah Dengan SBY' di Cikini, Jakarta, Sabtu (18/10/2014).
Dia menilai, akan sulit untuk mengukur keberhasilan pemerintah SBY selama kurun waktu 10 tahun karena hilangnya mandataris MPR. Kata dia, Presiden SBY dipilih oleh rakyat langsung.
Ditambahkan, Presiden SBY dianggap gagal dalam 'mengakapitalisasi' pemilu langsung sebagai kekuatan sistem presidensial. Dalam hal ini, kekuatan parlemen justru membayangi kekuasaan SBY.
"Karena sistem presidensial yang kurang berjalan, tunduk sama kekuatan parlemen," pungkasnya.
Menurut Pengamat Politik Budiarto Shambazy, sejarah pertanggungjawaban presiden di MPR hanya dialami dua presiden, yakni Presiden Soekarno dan Presiden BJ Habibie. Selebihnya, mundur secara normal.
"Wasitnya tidak lagi di MPR tapi media sosial (sosmed), ini lebih kejam," kata Budiarto saat diskusi Polemik Sindo 'Berpisah Dengan SBY' di Cikini, Jakarta, Sabtu (18/10/2014).
Dia menilai, akan sulit untuk mengukur keberhasilan pemerintah SBY selama kurun waktu 10 tahun karena hilangnya mandataris MPR. Kata dia, Presiden SBY dipilih oleh rakyat langsung.
Ditambahkan, Presiden SBY dianggap gagal dalam 'mengakapitalisasi' pemilu langsung sebagai kekuatan sistem presidensial. Dalam hal ini, kekuatan parlemen justru membayangi kekuasaan SBY.
"Karena sistem presidensial yang kurang berjalan, tunduk sama kekuatan parlemen," pungkasnya.
(kri)