Majelis Syariah Disarankan Bekukan Kepengurusan PPP

JAKARTA - Muktamar ke-VIII PPP di Surabaya yang diselenggarakan kubu Sekjen Romahurmuziy dinilai hanya akan memperuncing masalah di tubuh partai berlambang Kakbah itu. Karena itu, islah di internal PPP akan makin sulit tercapai.

"Nah, untuk kasus PPP ini saya melihat sulit bagi mereka yang berselisih untuk melakukan islah. Lebih-lebih dari kubu Romi secara sepihak sudah melaksanakan Muktamar hari ini," ujar Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Idil Akbar ketika dihubungi Sindonews, Kamis (16/10/2014).

Menurutnya, kondisi ini semakin mempertajam konflik internal yang terjadi. Maka dari itu, Idil berpandangan sebaiknya Majelis Syariah PPP segera mengambil alih kepengurusan DPP PPP.

"Membekukan kepengurusan sekarang sampai dilakukan muktamar yang legal, untuk memilih pengurus baru dan menentukan arah politik PPP ke depan," jelasnya.

Ditambahkan Idil, jika itu tidak dilakukan maka konflik ini tidak akan berakhir bahkan tidak menutup kemungkinan akan terus meruncing. "Ujungnya akan menciptakan ekses yang bisa mempertaruhkan eksistensi politik PPP ke depannya," pungkasnya.