Musyawarah Mufakat, KIH Duduki Sejumlah Posisi Kelengkapan MPR

JAKARTA - Pemilihan alat kelengkapan dewan di MPR berjalan secara musyawarah mufakat. Sehingga, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bisa menduduki sejumlah posisi kelengkapan MPR.

Bahkan, PDIP sebagai partai pemenang pemilu dipersilakan untuk memilih posisi kelengkapan MPR.

"Saya kira positif sekali rapat pertama ini. Pak Zul (Zulkifli Hasan) memimpin rapat dengan kehangatan, dengan penuh kekeluargaan dan rasa keadilan," kata Ketua Fraksi PDIP MPR, Ahmad Basarah usai rapat pemilihan alat kelengkapan dewan MPR di Ruang GBHN, Gedung DPR, Jakarta kemarin.

Basarah menjelaskan, pembagian jabatan badan-badan di MPR dimulai dari fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak untuk memilih satu diantara tiga badan di AKD MPR. Tga badan itu yakni, Badan Sosialisasi, Badan Kajian Ketatanegaraan, dan Badan Anggaran.

"Karena DPD berjumlah 132 kursi DPD dipersilahkan lebih dulu untuk menentukan menjadi ketua badan apa? DPD memilih Ketua Badan Kajian Ketatanegaraan," jelasnya.

Kemudian, lanjut Basarah, PDIP sebagai pemegang suara terbanyak kedua memilih Ketua Badan Sosialisasi MPR. Kemudian Golkar suara ketiga memilih Badan Anggaran. Untuk posisi wakil, dilakukan hal serupa sehigga, akhirnya PDIP mendapatkan posisi di wakil ketua Badan Kajian Ketatanegaraan. Begitu juga dengan Hanura, dan NasDem juga medapatkan bagian.

"Jadi atas dasar itu semua praktek ketatanegaraan di MPR diselesaikan dengan cara-cara musyawarah mufakat ya," jelas mantan Anggota Komisi III DPR itu.

Dia menilai, ini merupakan suatu awal yang baik dengan melanjutkan tradisi MPR periode sebelumnya yaitu, semua penyelesaian atau putusan-putusan MPR diambil dengan jalan musyawarah mufakat.

"Jadi sangat positif lah nuansa rapat kita pada hari ini," imbuhnya.

Kemudian, sambungnya, rapat lanjut ke pembahasan tentang pelantikan presiden 20 Oktober 2014. Sebagai ketua fraksi PDIP di MPR, dirinya diminta agar tidak berkembang lagi spekulasi publik tentang isu terjadinya boikot, isu terjadinya penggagalan pelantikan, dan isu negatif lainnya.

Oleh karena itu, dirinya mengusulkan juga untuk diadakannya koferenai pers mengenai hasil rapat perdana MPR.

"Dengan konferensi pers ini kami mengharapkan tidak ada lagi spekulasi publik yang mengkhawatirkan bahwa proses pengambilan sumpah dan janji Presiden Jokowi dan wakil Presiden JK akan diganjal, diganggu atau diboikot oleh yang lain-lainnya lah yang seram-seram itu," terang Wasekjen DPP PDIP itu.

Dengan awal yang baik ini, dirinya berharap dan selalu positif thinking bahwa MPR bisa menjadi lembaga rekonsiliator politik di negara ini. MPR mampu menjadi ice breaker sehingga, hubungan menjadi mencair di antara dua kubu.

"Saya pribadi juga berharap keberadaan lembaga MPR melalui style kepemimpinan pak Zul yang moderate, luwes dan rasional juga bisa mnjadi ice breaker untuk membangun rekonsiliasi antara kekuatan-kekuatan politik di DPR," tandasnya.

Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, seluruh fraksi yang hadir dengan bulat menyatakan bahwa mereka semua akan hadir dan mensukseskan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

"Isu-isu yang berkembang bahwa ada penjegalan, dan boikot itu tidak ada," kata mantan Menteri Kehutanan itu di kesempatan yang sama.

Kemudian, lanjut Zulkifli, MPR juga sudah menyelesaikan tugas yakni membagi tugas alat kelengkapan MPR. Kali ini, MPR tidak memggunakan sistem paket, sehingga rapat bisa selesai dalam waktu satu jam saja dengan musyawarah mufakat.

"Tinggal mengisi bagian aggota untuk isi alat kelengkapan itu," pungkasnya.