Rapat Pemimpin DPR Sementara Sepakat 11 Komisi
Senin, 13 Oktober 2014 - 19:18 WIB
Rapat Pemimpin DPR Sementara Sepakat 11 Komisi
A
A
A
JAKARTA - Hasil rapat pemimpin DPR menyepakati untuk saat ini jumlah komisi di parlemen tidak bertambah atau sama dengan periode sebelumnya, yakni 11 komisi.
"Supaya ini (komisi) segera jalan," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/10/2014).
Langkah ini mereka sepakati karena apabila menunggu formasi kabinet presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), maka akan terlalu lama.
"Saya kira para anggota juga mendesak agar segera ada pembagian komisi, supaya bisa bekerja dengan cepat," katanya.
Namun lanjut Fadli, hal ini baru keputusan di tingkat pemimpin DPR. Sementara hasil akhirnya akan terlebih dahulu ditanyakan kepada anggota DPR.
"Di level pimpinan, besok (Selasa 14 Oktober 2014) pagi akan kita paripurna," terangnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan, hingga hasil pertemuan pemimpin DPR belum ada perubahan terhadap bidang dari setiap komisi.
"Itu usulan, masih wacana, nanti kita lihat perkembangannya saja. Kalau misalnya dibutuhkan pengembangan, ya itu harus keputusan di paripurna," pungkasnya.
"Supaya ini (komisi) segera jalan," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/10/2014).
Langkah ini mereka sepakati karena apabila menunggu formasi kabinet presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), maka akan terlalu lama.
"Saya kira para anggota juga mendesak agar segera ada pembagian komisi, supaya bisa bekerja dengan cepat," katanya.
Namun lanjut Fadli, hal ini baru keputusan di tingkat pemimpin DPR. Sementara hasil akhirnya akan terlebih dahulu ditanyakan kepada anggota DPR.
"Di level pimpinan, besok (Selasa 14 Oktober 2014) pagi akan kita paripurna," terangnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan, hingga hasil pertemuan pemimpin DPR belum ada perubahan terhadap bidang dari setiap komisi.
"Itu usulan, masih wacana, nanti kita lihat perkembangannya saja. Kalau misalnya dibutuhkan pengembangan, ya itu harus keputusan di paripurna," pungkasnya.
(maf)
