Muktamar VIII PPP Sah jika Ditandatangani SDA dan Romi
Muktamar VIII PPP Sah jika Ditandatangani SDA dan Romi
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan, muktamar dianggap sah bila ditandatangi Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Romahurmuziy (Romi).
Maka itu, surat undangan dan surat-menyurat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP di Surabaya nanti juga harus ditandatangani Suryadharma Ali dan Romahurmuziy.
"Semua kebijakan dan kegiatan partai di tingkat nasional, hanya sah apabila dilakukan oleh pengurus harian DPP PPP, termasuk untuk penyelenggaraan Muktamar VIII PPP," ujar Ketua Mahkamah PPP Chozin Chumaidy di DPP PPP, Jakarta, Senin (13/10/2014).
Dia menjelaskan, Majelis Syariah partai akan mengambil alih tugas dan tanggung jawab pengurus harian DPP untuk mengadakan rapat penetapan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII jika keputusan Mahkamah Partai tidak dilaksanakan.
"Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu tujuh hari setelah dibacakannya putusan Mahkamah Partai, maka Majelis Syariah mengambil alih tugas dan tanggung jawab pengurus harian DPP PPP," tegasnya.
Maka itu, surat undangan dan surat-menyurat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP di Surabaya nanti juga harus ditandatangani Suryadharma Ali dan Romahurmuziy.
"Semua kebijakan dan kegiatan partai di tingkat nasional, hanya sah apabila dilakukan oleh pengurus harian DPP PPP, termasuk untuk penyelenggaraan Muktamar VIII PPP," ujar Ketua Mahkamah PPP Chozin Chumaidy di DPP PPP, Jakarta, Senin (13/10/2014).
Dia menjelaskan, Majelis Syariah partai akan mengambil alih tugas dan tanggung jawab pengurus harian DPP untuk mengadakan rapat penetapan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII jika keputusan Mahkamah Partai tidak dilaksanakan.
"Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu tujuh hari setelah dibacakannya putusan Mahkamah Partai, maka Majelis Syariah mengambil alih tugas dan tanggung jawab pengurus harian DPP PPP," tegasnya.
(kur)
Explore More