Fraksi PDIP Tolak Rencana Pemekaran Komisi di DPR
Fraksi PDIP Tolak Rencana Pemekaran Komisi di DPR
A
A
A
JAKARTA - Rencana DPR memekarkan sejumlah komisi mendapat pertentangan dari anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) TB Hasanudin.
Menurutnya, tidak ada alasan kuat untuk menambah jumlah komisi. Dia mengatakan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, jumlah 11 komisi rata-rata anggota DPR per komisi hanya 53 sampai 55 orang.
"Pertanyaannya dari 55 orang (per) komisi itu berapa yang hadir dalam setiap raker dengan pemerintah?" ujar Hasanudin melalui pesan tertulisnya, Senin (13/10/2014).
Berdasarkan catatan yang dimilikinya, rapat kerja atau rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi dengan pemerintah, yang hadir maksimal hanya 25 orang.
"Bahkan rata-rata cuma 10-12 orang saja. Bahkan dalam empat bulan terakhir, kami membuat UU cuma dikerjakan oleh lima orang per hari," terangnya.
Maka itu, kata dia, jika jumlah komisi di parlemen ditambah, dapat dipastikan jumlah anggota setiap
komisi semakin sedikit. Atas dasar itu, dirinya lebih sepakat disiplin anggota DPR menjadi prioritas ketimbang menambah jumlah komisi.
"Pasti semakin sepi kalau rapat-rapat. Yang perlu ditingkatkan adalah disiplin jumlah kehadiran dan kinerja, itu lebih penting," ucapnya.
Menurutnya, tidak ada alasan kuat untuk menambah jumlah komisi. Dia mengatakan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, jumlah 11 komisi rata-rata anggota DPR per komisi hanya 53 sampai 55 orang.
"Pertanyaannya dari 55 orang (per) komisi itu berapa yang hadir dalam setiap raker dengan pemerintah?" ujar Hasanudin melalui pesan tertulisnya, Senin (13/10/2014).
Berdasarkan catatan yang dimilikinya, rapat kerja atau rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi dengan pemerintah, yang hadir maksimal hanya 25 orang.
"Bahkan rata-rata cuma 10-12 orang saja. Bahkan dalam empat bulan terakhir, kami membuat UU cuma dikerjakan oleh lima orang per hari," terangnya.
Maka itu, kata dia, jika jumlah komisi di parlemen ditambah, dapat dipastikan jumlah anggota setiap
komisi semakin sedikit. Atas dasar itu, dirinya lebih sepakat disiplin anggota DPR menjadi prioritas ketimbang menambah jumlah komisi.
"Pasti semakin sepi kalau rapat-rapat. Yang perlu ditingkatkan adalah disiplin jumlah kehadiran dan kinerja, itu lebih penting," ucapnya.
(kur)
Explore More