Demokrat Minta Jokowi Lanjutkan Bali Democracy Forum
Demokrat Minta Jokowi Lanjutkan Bali Democracy Forum
A
A
A
JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi diharapkan meneruskan program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Adapun program yang diharapkan dilanjutkan itu adalah Bali Democracy Forum.
Bali Democracy Forum dalam beberapa kesempatan selalu dihadiri tokoh-tokoh internasional termasuk sejumlah kepala pemerintahan asing.
Tahun ini dihadiri oleh tiga kepala negara tetangga Presiden Timor Leste Xanana Gusmao, Presiden Filipina Benigno Aquino dan Sultan Brunei Hassanah Bolkiah.
"Tidak ada salahnya bila Pak Jokowi meneruskan Bali Democracy Forum Karena berdasarkan pengalaman selama ini, kehadiran tokoh berpengaruh di forum itu menunjukkan bahwa iklim demokrasi yang berjalan di Indonesia di era Pak SBY mendapat pengakuan. Partai Demokrat mendukung Pak Jokowi untuk melanjutkan forum itu," ujar politikus Partai Demokrat Michael Wattimena, di Jakarta. Minggu (12/11).
Bali Democracy Forum digelar sejak 2008 yang diinisiasi dan dibanggakan Presiden Yudhoyono. "Pak SBY mengkreasi Bali Democracy Forum sekaligus mengampanyekan proses demokratisasi di Indonesia berjalan dengan baik. Forum itu untuk bertukar pikiran dan pengalaman termasuk tentunya memaparkan penerapan demokrasi di Indonesia yang bisa ditiru di negara lain," tutur anggota DPR dari daerah pemilihan Papua Barat itu.
"Pak Jokowi, sebagaimana juga Pak SBY, merupakan buah dari proses demokrasi yang berjalan dengan baik di Indonesia. Jadi, kami mengharapkan agar ada kontinuitas program, maka sejumlah program yang dinilai baik selayaknya diteruskan. Termasuk melanjutkan penyelenggaraan Bali Democracy Forum itu," lanjut Michael.
Michael tak menampik bahwa pasca ditetapkannya UU Pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang tercantum dalam UU Nomor 22/2014 menimbulkan perdebatan terkait dukungan SBY terhadap pengembangan demokrasi di Indonesia.
"Meski Pak SBY telah mengeluarkan Perppu No 1/2014 untuk mencabut UU No 22/2014, beliau masih dikritik. Padahal ini merupakan bentuk kepeduliannya menegakkan demokrasi. Menjadi tugas kami menjelaskan ke publik, bahwa 10 syarat perbaikan pilkada yang disampaikan saat pengambilan keputusan RUU itu, adalah niat tulus," ujarnya.
Michael berharap hiruk pikuk politik yang tercermin saat proses pengesahan RUU Pilkada, tidak merusak citra Bali Democracy Forum.
Menurut dia, orum bertaraf internasional itu tetap bisa dilanjutkan di era Pemerintahan Jokowi-JK.
Michael juga merujuk pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menyebutkan hampir semua peserta menyatakan agar forum ini dilanjutkan, karena mereka memandang ini sangat bermanfaat bagi mereka
"Atas pernyataan para delegasi tersebut, tentunya kita berharap Pemerintahan Jokowi-JK mendengar permintaan tersebut, sehingga forum ini bisa terus digelar di masa mendatang. Sebuah forum yang sudah berlangsung selama tujuh tahun tentunya sangat baik untuk diteruskan," ujar Michael.
Adapun program yang diharapkan dilanjutkan itu adalah Bali Democracy Forum.
Bali Democracy Forum dalam beberapa kesempatan selalu dihadiri tokoh-tokoh internasional termasuk sejumlah kepala pemerintahan asing.
Tahun ini dihadiri oleh tiga kepala negara tetangga Presiden Timor Leste Xanana Gusmao, Presiden Filipina Benigno Aquino dan Sultan Brunei Hassanah Bolkiah.
"Tidak ada salahnya bila Pak Jokowi meneruskan Bali Democracy Forum Karena berdasarkan pengalaman selama ini, kehadiran tokoh berpengaruh di forum itu menunjukkan bahwa iklim demokrasi yang berjalan di Indonesia di era Pak SBY mendapat pengakuan. Partai Demokrat mendukung Pak Jokowi untuk melanjutkan forum itu," ujar politikus Partai Demokrat Michael Wattimena, di Jakarta. Minggu (12/11).
Bali Democracy Forum digelar sejak 2008 yang diinisiasi dan dibanggakan Presiden Yudhoyono. "Pak SBY mengkreasi Bali Democracy Forum sekaligus mengampanyekan proses demokratisasi di Indonesia berjalan dengan baik. Forum itu untuk bertukar pikiran dan pengalaman termasuk tentunya memaparkan penerapan demokrasi di Indonesia yang bisa ditiru di negara lain," tutur anggota DPR dari daerah pemilihan Papua Barat itu.
"Pak Jokowi, sebagaimana juga Pak SBY, merupakan buah dari proses demokrasi yang berjalan dengan baik di Indonesia. Jadi, kami mengharapkan agar ada kontinuitas program, maka sejumlah program yang dinilai baik selayaknya diteruskan. Termasuk melanjutkan penyelenggaraan Bali Democracy Forum itu," lanjut Michael.
Michael tak menampik bahwa pasca ditetapkannya UU Pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang tercantum dalam UU Nomor 22/2014 menimbulkan perdebatan terkait dukungan SBY terhadap pengembangan demokrasi di Indonesia.
"Meski Pak SBY telah mengeluarkan Perppu No 1/2014 untuk mencabut UU No 22/2014, beliau masih dikritik. Padahal ini merupakan bentuk kepeduliannya menegakkan demokrasi. Menjadi tugas kami menjelaskan ke publik, bahwa 10 syarat perbaikan pilkada yang disampaikan saat pengambilan keputusan RUU itu, adalah niat tulus," ujarnya.
Michael berharap hiruk pikuk politik yang tercermin saat proses pengesahan RUU Pilkada, tidak merusak citra Bali Democracy Forum.
Menurut dia, orum bertaraf internasional itu tetap bisa dilanjutkan di era Pemerintahan Jokowi-JK.
Michael juga merujuk pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menyebutkan hampir semua peserta menyatakan agar forum ini dilanjutkan, karena mereka memandang ini sangat bermanfaat bagi mereka
"Atas pernyataan para delegasi tersebut, tentunya kita berharap Pemerintahan Jokowi-JK mendengar permintaan tersebut, sehingga forum ini bisa terus digelar di masa mendatang. Sebuah forum yang sudah berlangsung selama tujuh tahun tentunya sangat baik untuk diteruskan," ujar Michael.
(dam)
Explore More