Bagi JK, Tak Ada Koalisi yang Permanen
Jum'at, 10 Oktober 2014 - 07:06 WIB
Bagi JK, Tak Ada Koalisi yang Permanen
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) menilai dalam politik, tidak ada koalisi yang permanen. Menurut dia, hal itu bergantung kepada kepentingan.
"Yang permanen hanya kepentingan," kata JK saat memberikan kuliah umum bertema Strategi Komunikasi Politik dan Kepemimpinan Nasional di Kampus D Universitas Gunadarma, Depok,
Kamis 9 Oktober 2014.
Dia mencontohkan hubungan dengan Partai Golkar. "Secara personal hubungan saya
dengan Partai Golkar tetap terjalin. Terjadi perbedaan di DPR itu terkait kekuasaan," tegasnya
Wakil Presiden 2004-2009 ini juga melihat tidak ada masalah prinsip antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Bangkit. "Masalah komunikasi saja. Wajar - wajar saja politik begitu," katanya.
JK juga mengaku tak khawatir dengan isu penjegalan pemerintahan baru. Baginya terpenting menjalankan program pro rakyat. "Dalam politik kan ada pemerintah, DPR, hakim dan lainnya. Terjadi suatu sistem dimana ada pemerintah ada semacam oposisi. Oposisi saat ini lebih besar jumlahnya dibanding pemerintah tetapi kami dapat dukungan rakyat lebih banyak," tutur JK.
"Yang permanen hanya kepentingan," kata JK saat memberikan kuliah umum bertema Strategi Komunikasi Politik dan Kepemimpinan Nasional di Kampus D Universitas Gunadarma, Depok,
Kamis 9 Oktober 2014.
Dia mencontohkan hubungan dengan Partai Golkar. "Secara personal hubungan saya
dengan Partai Golkar tetap terjalin. Terjadi perbedaan di DPR itu terkait kekuasaan," tegasnya
Wakil Presiden 2004-2009 ini juga melihat tidak ada masalah prinsip antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Bangkit. "Masalah komunikasi saja. Wajar - wajar saja politik begitu," katanya.
JK juga mengaku tak khawatir dengan isu penjegalan pemerintahan baru. Baginya terpenting menjalankan program pro rakyat. "Dalam politik kan ada pemerintah, DPR, hakim dan lainnya. Terjadi suatu sistem dimana ada pemerintah ada semacam oposisi. Oposisi saat ini lebih besar jumlahnya dibanding pemerintah tetapi kami dapat dukungan rakyat lebih banyak," tutur JK.
(dam)
