Dua Koalisi Partai Pacu Kualitas Demokrasi Indonesia
Jum'at, 10 Oktober 2014 - 05:08 WIB
Dua Koalisi Partai Pacu Kualitas Demokrasi Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Munculnya dua koalisi partai politik dinilai memberikan efek positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.
Dua kekuatan politik itu, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang beranggotakan partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Sementara rivalnya ialah partai politik pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menamakan diri Koalisi Merah Putih (KMP). Koalisi ini memiliki kekuatan dominan di DPR.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan kehadiran KMP bagian untuk mengatasi kelemahan sistem presidensial multipartai yang dianut Indonesia.
"Umumnya di seluruh dunia, biasanya (sebuah negara memiliki) hanya ada dua partai atau maksimal tiga partai," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 9 Oktober 2014.
Menurut dia, KMP yang menjadi mayoritas di DPR akan menjalankan tugas sebagai penyeimbang pemerintah.
Politikus yang kini menjadi Wakil Ketua DPR ini mengatakan, kondisi tersebut sama seperti yang terjadi di Amerika Serikat (AS).
Di AS, kata dia, Demokrat menguasai eksekutif dan Republik dominan di legislatif. "Kalau kami sekarang kalah di eksekutif dan menang di legislatif, maka akan ada check and balance seperti yang terjadi AS saat ini dimana Demokrat menguasai eksekutif dan Republik di legislatif," tutur Fahri.
Fahri berpendapat, demokrasi di Indonesia akan lebih maju dengan dua koalisi besar di parlemen. Hal itu memudahkan masyarakat untuk menyeleksi dan berpartisipasi aktif dalam pemilu.
Menurut dia, Amerika Serikat dengan demokrasi yang berumur ratusan tahun pun tak berani mengambil risiko dengan menerapkan sistem presidensial multipartai.
"AS saja tidak berani mengambil sistem presidensialisme multipartai. Dengan kesadaran itu maka lahir KMP yang benar-benar telah direncanakan," tuturnya.
Dua kekuatan politik itu, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang beranggotakan partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Sementara rivalnya ialah partai politik pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menamakan diri Koalisi Merah Putih (KMP). Koalisi ini memiliki kekuatan dominan di DPR.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan kehadiran KMP bagian untuk mengatasi kelemahan sistem presidensial multipartai yang dianut Indonesia.
"Umumnya di seluruh dunia, biasanya (sebuah negara memiliki) hanya ada dua partai atau maksimal tiga partai," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 9 Oktober 2014.
Menurut dia, KMP yang menjadi mayoritas di DPR akan menjalankan tugas sebagai penyeimbang pemerintah.
Politikus yang kini menjadi Wakil Ketua DPR ini mengatakan, kondisi tersebut sama seperti yang terjadi di Amerika Serikat (AS).
Di AS, kata dia, Demokrat menguasai eksekutif dan Republik dominan di legislatif. "Kalau kami sekarang kalah di eksekutif dan menang di legislatif, maka akan ada check and balance seperti yang terjadi AS saat ini dimana Demokrat menguasai eksekutif dan Republik di legislatif," tutur Fahri.
Fahri berpendapat, demokrasi di Indonesia akan lebih maju dengan dua koalisi besar di parlemen. Hal itu memudahkan masyarakat untuk menyeleksi dan berpartisipasi aktif dalam pemilu.
Menurut dia, Amerika Serikat dengan demokrasi yang berumur ratusan tahun pun tak berani mengambil risiko dengan menerapkan sistem presidensial multipartai.
"AS saja tidak berani mengambil sistem presidensialisme multipartai. Dengan kesadaran itu maka lahir KMP yang benar-benar telah direncanakan," tuturnya.
(dam)
