Busyro: Ada Kekuatan Berupaya Lemahkan KPK
Kamis, 09 Oktober 2014 - 22:23 WIB
Busyro: Ada Kekuatan Berupaya Lemahkan KPK
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebutkan ada kekuatan tertentu berupaya ingin melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. Namun, Busyro tidak menyebut secara rinci.
"Memang ada faktanya, beberapa kali diajukan ke MK. Hari ini juga ada judicial review tentang kewenangan KPK untuk menerapkan TPPU," kata Busyro di Gedung Kemenkum HAM, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/10/2014).
Mantan Ketua Komisi Yudisial ini mengatakan, hal itu merupakan bagian yang menunjukkan ada kekuatan menginginkan agar Indonesia menjadi lahan korupsi yang subur.
"Salah satu jalannya adalah pangkas KPK, karena KPK independennya teruji selama ini. Namun tantangan itu yang kami hadapi sehari-hari bersama masyarakat," kata dia.
Busyro diketahui kembali mencalonkan sebagai pimpinan KPK. Ia menuturkan, jika terpilih akan melakukan penguatan masyarakat sipil yang mulai ditinggalkan, termasuk pendidikan politik tidak cerdas sehingga demokrasi dan konstitusi dikorupsi.
"Kalau Anda kepala daerah atau anggota DPR terpilih, itu dipilih karena faktor duit, itu korupsi demokrasi, kalau itu terjadi secara masif, maka yang berkuasa itu kapital, maka negara ini akan jatuh ke tangan kapitalis," tegasnya.
"Memang ada faktanya, beberapa kali diajukan ke MK. Hari ini juga ada judicial review tentang kewenangan KPK untuk menerapkan TPPU," kata Busyro di Gedung Kemenkum HAM, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/10/2014).
Mantan Ketua Komisi Yudisial ini mengatakan, hal itu merupakan bagian yang menunjukkan ada kekuatan menginginkan agar Indonesia menjadi lahan korupsi yang subur.
"Salah satu jalannya adalah pangkas KPK, karena KPK independennya teruji selama ini. Namun tantangan itu yang kami hadapi sehari-hari bersama masyarakat," kata dia.
Busyro diketahui kembali mencalonkan sebagai pimpinan KPK. Ia menuturkan, jika terpilih akan melakukan penguatan masyarakat sipil yang mulai ditinggalkan, termasuk pendidikan politik tidak cerdas sehingga demokrasi dan konstitusi dikorupsi.
"Kalau Anda kepala daerah atau anggota DPR terpilih, itu dipilih karena faktor duit, itu korupsi demokrasi, kalau itu terjadi secara masif, maka yang berkuasa itu kapital, maka negara ini akan jatuh ke tangan kapitalis," tegasnya.
(kri)
