PPP Harus Sudahi Konflik Internal
Kamis, 09 Oktober 2014 - 05:34 WIB
PPP Harus Sudahi Konflik Internal
A
A
A
JAKARTA - Terpilihnya paket pemimpin MPR yang merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP) hendaknya dijadikan momentum bagi PPP untuk segera menyudahi konflik internal yang mendera partai tersebut sejak awal pilpres lalu.
Pengamat Politik Universitas Mercu Buana Heri Budianto mengatakan, ini sangat erat kaitannya dengan arah politik PPP ke depan. Sebab jika tidak, maka PPP akan kesulitan dalam menentukan sikap politik terkait koalisi.
"Saya membaca tidak diakomodirnya PPP dalam salah satu paket pimpinan MPR dan DPR dari KMP, salah satunya karena situasi internal parpol tersebut," ujarnya saat dihubungi SINDO, Rabu 8 Oktober 2014.
Situasi internal partai tersebut membuat arah politik PPP terbaca oleh kedua kubu yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan KMP.
"Nah itulah yang pada akhirnya merugikan PPP dalam penentuan posisi di parlemen dan bukan tidak mungkin nanti di kabinet Jokowi-JK," kata Heri.
Jika PPP segera menyelesaikan situasi politik internal, maka langkah berikutnya adalah menentukan kemana arah politik PPP, yakni ke KIH atau KMP. Jika tidak segera bersikap maka tidak menutup kemungkinan nanti PPP tidak mendapatkan posisi di parlemen dan bahkan di kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
"Saya kira memang langkah politik PPP akan jelas pasca muktamar partai tersebut. Namun nasib PPP bisa tidak mendapatkan apa-apa jika tetap menerapkan kondisi politik seperti sekarang," pungkasnya.
Pengamat Politik Universitas Mercu Buana Heri Budianto mengatakan, ini sangat erat kaitannya dengan arah politik PPP ke depan. Sebab jika tidak, maka PPP akan kesulitan dalam menentukan sikap politik terkait koalisi.
"Saya membaca tidak diakomodirnya PPP dalam salah satu paket pimpinan MPR dan DPR dari KMP, salah satunya karena situasi internal parpol tersebut," ujarnya saat dihubungi SINDO, Rabu 8 Oktober 2014.
Situasi internal partai tersebut membuat arah politik PPP terbaca oleh kedua kubu yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan KMP.
"Nah itulah yang pada akhirnya merugikan PPP dalam penentuan posisi di parlemen dan bukan tidak mungkin nanti di kabinet Jokowi-JK," kata Heri.
Jika PPP segera menyelesaikan situasi politik internal, maka langkah berikutnya adalah menentukan kemana arah politik PPP, yakni ke KIH atau KMP. Jika tidak segera bersikap maka tidak menutup kemungkinan nanti PPP tidak mendapatkan posisi di parlemen dan bahkan di kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
"Saya kira memang langkah politik PPP akan jelas pasca muktamar partai tersebut. Namun nasib PPP bisa tidak mendapatkan apa-apa jika tetap menerapkan kondisi politik seperti sekarang," pungkasnya.
(kri)
