Soal Pemekaran Komisi, PKS Sebut Masih Wacana
Rabu, 08 Oktober 2014 - 17:59 WIB
Soal Pemekaran Komisi, PKS Sebut Masih Wacana
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan pemekaran komisi di DPR masih sebatas wacana. Sehingga belum ada kesimpulan mengenai pemekaran komisi.
Keinginan ini timbul karena pimpinan DPR diyakini akan mengkaji beragam hal terkait alat kelengkapan dan kegiatan di DPR. Selain itu, keberadaan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang baru menghadirkan banyak perubahan sehingga tak menutup peluang adanya pemekaran komisi.
"Tetapi orientasinya bukan pengembangan dan penambahan tetapi efisiensinya," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2014).
Dia juga menyampaikan, tak sedikit komisi di DPR yang memiliki mitra kerja terlalu banyak. Sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kualitas pengawasan.
"Semangatnya adalah efektifitas komisi dan korelasi dengan mitra kerja. Apabila tidak efektif dikhawatirkan pengawasannya juga tidak efektif, kalau tidak efektif solusinya dibagi," ujarnya.
Namun begitu, Wakil Ketua MPR ini menegaskan, hal itu masih bersifat wacana karena belum ada keputusan dari pimpinan maupun Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
"Itu belum menjadi keputusan pimpinan DPR dan tingkat Bamus. Paling cepat 1-2 minggu ke depan," pungkasnya.
Keinginan ini timbul karena pimpinan DPR diyakini akan mengkaji beragam hal terkait alat kelengkapan dan kegiatan di DPR. Selain itu, keberadaan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang baru menghadirkan banyak perubahan sehingga tak menutup peluang adanya pemekaran komisi.
"Tetapi orientasinya bukan pengembangan dan penambahan tetapi efisiensinya," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2014).
Dia juga menyampaikan, tak sedikit komisi di DPR yang memiliki mitra kerja terlalu banyak. Sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kualitas pengawasan.
"Semangatnya adalah efektifitas komisi dan korelasi dengan mitra kerja. Apabila tidak efektif dikhawatirkan pengawasannya juga tidak efektif, kalau tidak efektif solusinya dibagi," ujarnya.
Namun begitu, Wakil Ketua MPR ini menegaskan, hal itu masih bersifat wacana karena belum ada keputusan dari pimpinan maupun Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
"Itu belum menjadi keputusan pimpinan DPR dan tingkat Bamus. Paling cepat 1-2 minggu ke depan," pungkasnya.
(kri)
