Jika Plin-plan, PPP Tidak Dapat Apa-apa
Rabu, 08 Oktober 2014 - 13:39 WIB
Jika Plin-plan, PPP Tidak Dapat Apa-apa
A
A
A
JAKARTA - Kemenangan Koalisi Merah Putih pada perebutan kursi Ketua MPR dinilai bisa menjadi momentum bagi PPP untuk menyudahi konflik internal.
Jika konflik internal tidak disudahi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan kesulitan dalam menentukan sikap politik terkait koalisi.
"Saya membaca tidak diakomodirnya PPP dalam salah satu paket pimpinan MPR dan DPR dari KMP (Koalisi Merah Putih), salah satunya karena situasi internal parpol," tutur Direktur PolCoMM Institute Heri Budianto melalui keterangan tertulis, Selasa (8/10/2014).
Menurut dia, situasi internal menyeret PPP untuk berada di dalam kedua kubu yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Itulah yang pada akhirnya merugikan PPP dalam penentuan posisi di parlemen dan bukan tidak mungkin nanti di kabinet JKW-JK," tuturnya.
Dia mengatakan, jika PPP telah menyelesaikan situasi politik internal maka langkah berikutnya menentukan arah politik PPP, yakni ke KIH dan KMP.
"Saya kira memang langkah politik PPP akan jelas pasca muktamar partai tersebut? Namun nasib PPP bisa tidak mendapatkan apa-apa jika tetap menerapkan kondisi politik seperti sekarang," tuturnya.
Jika PPP tidak kunjung bersikap maka bukan tidak mungkin partai itu tidak mendapatkan posisi, baik di parlemen maupun di kabinet Jokowi-JK.
PPP telah memutuskan bergabung fraksi partai politik pendukung Jokowi atau Koalisi Indonesia Hebat dalam paket Ketua dan Wakil Ketua MPR 2014-2019.
Selama ini, partai berlambang Kakbah itu berada di dalam Koalisi Merah Putih. PPP pindah ke kubu Jokowi-JK karena Koalisi Merah Putih tidak memberikan salah satu kursi Wakil Ketua MPR.
Jika konflik internal tidak disudahi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan kesulitan dalam menentukan sikap politik terkait koalisi.
"Saya membaca tidak diakomodirnya PPP dalam salah satu paket pimpinan MPR dan DPR dari KMP (Koalisi Merah Putih), salah satunya karena situasi internal parpol," tutur Direktur PolCoMM Institute Heri Budianto melalui keterangan tertulis, Selasa (8/10/2014).
Menurut dia, situasi internal menyeret PPP untuk berada di dalam kedua kubu yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Itulah yang pada akhirnya merugikan PPP dalam penentuan posisi di parlemen dan bukan tidak mungkin nanti di kabinet JKW-JK," tuturnya.
Dia mengatakan, jika PPP telah menyelesaikan situasi politik internal maka langkah berikutnya menentukan arah politik PPP, yakni ke KIH dan KMP.
"Saya kira memang langkah politik PPP akan jelas pasca muktamar partai tersebut? Namun nasib PPP bisa tidak mendapatkan apa-apa jika tetap menerapkan kondisi politik seperti sekarang," tuturnya.
Jika PPP tidak kunjung bersikap maka bukan tidak mungkin partai itu tidak mendapatkan posisi, baik di parlemen maupun di kabinet Jokowi-JK.
PPP telah memutuskan bergabung fraksi partai politik pendukung Jokowi atau Koalisi Indonesia Hebat dalam paket Ketua dan Wakil Ketua MPR 2014-2019.
Selama ini, partai berlambang Kakbah itu berada di dalam Koalisi Merah Putih. PPP pindah ke kubu Jokowi-JK karena Koalisi Merah Putih tidak memberikan salah satu kursi Wakil Ketua MPR.
(dam)
