Pemekaran Komisi, DPR Minta Pendapat Ahli

JAKARTA - Dalam rapat Pemimpin DPR yang baru, muncul wacana untuk memekarkan komisi yang ada di DPR demi efektifitas kerja anggota DPR ke depan.

Oleh karena itu, pimpinan DPR juga akan meminta pendapat ahli mengenai wacana ini sebelum wacana ini direalisasikan.

“Kita juga akan memintakan pendapat dari sejumlah ahli mengenai wacana pemekaran komisi di DPR ini,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon kepada wartawan, di Masjid Baiturrahman Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu 5 Oktober 2014.

Fadli mengatakan, pimpinan DPR belum bisa memutuskan berapa jumlah komisi yang akan dimekarkan nanti. Yang jelas, hal ini perlu pengkajian lebih dalam lagi sebelum direalisasikan, dan perlu diketahui apakah pemekaran komisi ini akan efektif atau tidak bagi kinerja DPR selama lima tahun mendatang.

“Mungkin mengenai jumlahnya belum, dalam waktu dekat lah,” jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.

Menurut Fadli, wacana ini sesungguhnya bertujuan untuk mengefektifkan kinerja dari seluruh komisi yang ada di DPR. Karena, ada beberapa komisi yang memiliki mitra kerja kementerian dan lembaga yang tidak ideal, atau over load.

“Karena banyak mitra kerja, beberapa komisi itu kinerjanya lebih lamban ketimbang dengan komisi lainnya,” imbuh Fadli.

Sekali lagi, Fadli menegaskan, wacana pemekaran komisi ini bukan sekadar untuk bagi-bagi kekuasaan. Tetapi, lebih kepada efektifitas kerja DPR. Lagi pula, hal ini asih sedang dikaji, dan belum final apakah wacana ini akan direalisasi atau tidak.

“Memang inilah yang sedang kaji, agar kawan-kawan di DPR lebih fokus dan menghasilkan Undang-undang (UU) yang diperlukan,” tandasnya.