Kubu Jokowi Ogah Tiru Setgab SBY
Kamis, 02 Oktober 2014 - 16:11 WIB
Kubu Jokowi Ogah Tiru Setgab SBY
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kecewa gagal meraih kursi Kursi dan Wakil Ketua DPR.
PDIP bersama partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pun menegaskan akan berusaha keras mengawal pemerintahan di parlemen.
Kendati begitu, PDIP tidak ingin koalisi pendukung Jokowi-JK seperti Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi partai politik pendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengatakan, internal Setgab sering berselisih paham sehingga justru melemahkan posisi pemerintah.
Perbedaan itu terlihat saat menyikapi soal kasus dana Bank Century, mafia pajak serta kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Yang saya mau sampaikan adalah hubungan yang tidak pragmatis. Tapi hubungan yang berbasis terhadap platfrom yang berbasis sama," kata Maruarar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014).
Menurut dia, koalisi pendukung Jokowi-JK mengaku akan menggunakan kekuatan politik di parlemen, tanpa kepentingan pragmatis.
Hal itu, kata Maruarar, sudah dibuktikan pihaknya saat memperjuangkan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dalam RUU Pilkada.
"Kita setuju dan menghendaki pilkada secara langsung. Nah itu masalah yang mendapat perhatian publik nasional dan internasional," tandasnya.
PDIP bersama partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pun menegaskan akan berusaha keras mengawal pemerintahan di parlemen.
Kendati begitu, PDIP tidak ingin koalisi pendukung Jokowi-JK seperti Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi partai politik pendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengatakan, internal Setgab sering berselisih paham sehingga justru melemahkan posisi pemerintah.
Perbedaan itu terlihat saat menyikapi soal kasus dana Bank Century, mafia pajak serta kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Yang saya mau sampaikan adalah hubungan yang tidak pragmatis. Tapi hubungan yang berbasis terhadap platfrom yang berbasis sama," kata Maruarar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014).
Menurut dia, koalisi pendukung Jokowi-JK mengaku akan menggunakan kekuatan politik di parlemen, tanpa kepentingan pragmatis.
Hal itu, kata Maruarar, sudah dibuktikan pihaknya saat memperjuangkan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dalam RUU Pilkada.
"Kita setuju dan menghendaki pilkada secara langsung. Nah itu masalah yang mendapat perhatian publik nasional dan internasional," tandasnya.
(dam)
