Demokrat Nilai Perppu Pilkada Upaya Rasional SBY
Rabu, 01 Oktober 2014 - 20:58 WIB
Demokrat Nilai Perppu Pilkada Upaya Rasional SBY
A
A
A
JAKARTA - Demokrat menilai Perppu Pilkada merupakan upaya Presiden SBY yang paling rasional untuk meloloskan pilkada secara langsung.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa menjelaskan, draf Perppu Pilkada itu akan diserahkan ke DPR pada minggu mendatang.
"Perppu ini sebagai salah satu upaya rasional memberikan kepastian kepada masyarakat yang menuntut pilkada langsung," kata Saan di Jakarta, Rabu (1/10/2014).
Dia optimis proses pengesahan draf Perppu Pilkada oleh DPR bisa dilakukan secepatnya. Prediksinya dalam sidang paripurna pertama setelah anggota dewan baru dilantik.
"Ini bisa dilakukan dengan cara yang cepat. Minggu depan draf ke DPR, masa sidang pertama 2014-2019, Perppu itu sudah dibahas. Di masa sidang ini, bisa selesai dengan cepat, tidak memerlukan waktu yang lama," jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, publik harus memahami keputusan SBY untuk mengeluarkan Perppu Pilkada, itu bukanlah personifikasi SBY sebagai presiden yang akan selesai masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang.
Menurutnya, harus dipahami usulan Perppu Pilkada itu adalah dari lembaga kepresidenan yang merespons tuntutan masyarakat, akan pilkada langsung.
"Tentunya ini bisa dilanjutkan oleh partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Hebat," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengatakan, tengah menyiapkan Perppu Pilkada merespons UU Pilkada yang sudah disahkan DPR.
Setelah menandatangani naskah UU Pilkada, presiden mengatakan bakal langsung mengajukan Perppu Pilkada tersebut ke parlemen. Dia berharap DPR bisa menerimanya.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa menjelaskan, draf Perppu Pilkada itu akan diserahkan ke DPR pada minggu mendatang.
"Perppu ini sebagai salah satu upaya rasional memberikan kepastian kepada masyarakat yang menuntut pilkada langsung," kata Saan di Jakarta, Rabu (1/10/2014).
Dia optimis proses pengesahan draf Perppu Pilkada oleh DPR bisa dilakukan secepatnya. Prediksinya dalam sidang paripurna pertama setelah anggota dewan baru dilantik.
"Ini bisa dilakukan dengan cara yang cepat. Minggu depan draf ke DPR, masa sidang pertama 2014-2019, Perppu itu sudah dibahas. Di masa sidang ini, bisa selesai dengan cepat, tidak memerlukan waktu yang lama," jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, publik harus memahami keputusan SBY untuk mengeluarkan Perppu Pilkada, itu bukanlah personifikasi SBY sebagai presiden yang akan selesai masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang.
Menurutnya, harus dipahami usulan Perppu Pilkada itu adalah dari lembaga kepresidenan yang merespons tuntutan masyarakat, akan pilkada langsung.
"Tentunya ini bisa dilanjutkan oleh partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Hebat," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengatakan, tengah menyiapkan Perppu Pilkada merespons UU Pilkada yang sudah disahkan DPR.
Setelah menandatangani naskah UU Pilkada, presiden mengatakan bakal langsung mengajukan Perppu Pilkada tersebut ke parlemen. Dia berharap DPR bisa menerimanya.
(maf)
