Demokrat Dinilai Tak Tulus Dukung Pilkada Langsung
Demokrat Dinilai Tak Tulus Dukung Pilkada Langsung
A
A
A
JAKARTA - Perjuangan Partai Demokrat dengan 10 opsi untuk memuluskan pilkada langsung menjadi tidak berarti. Memutuskan walk out, Demokrat malah memuluskan pilkada melalui DPRD.
Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, sikap Demokrat mundur dari kancah paripurna dibangun dengan konstruksi argumentasi yang dibuat-buat. Sikap Demokrat itu secara tidak langsung memuluskan opsi pilkada lewat DPRD menang dengan mudah.
"Lalu apa artinya perjuangan Demokrat melalui 10 opsinya? Jawabannya adalah Demokrat hanya berakrobatik seolah-olah mendukung pilkada langsung, padahal sesungguhnya tidak mendukung," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Minggu (28/9/2014).
Dengan demikian, kata Lucius, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat tercatat tanpa peran dalam pengaturan pilkada. "Dia (SBY) bahkan tak berani menyatakan sikap tegas dan menyerahkan begitu saja keputusan soal pilkada pada fraksi lain," ucapnya.
Padahal, tambahnya, Demokrat punya kekuatan untuk menentukan hasil akhir. Namun, kekuatan itu justru tak dimanfaatkan dengan baik oleh partai berlambang bintang segitiga ini.
"Artinya, Demokrat hanya berpikir tentang kepentingan parsialnya sendiri. Demokrat bahkan tak peduli rakyat yang menunggu setia kebijaksanaan mereka, memutuskan nasib pilkada demi menguatkan demokrasi Indonesia," pungkasnya.
Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, sikap Demokrat mundur dari kancah paripurna dibangun dengan konstruksi argumentasi yang dibuat-buat. Sikap Demokrat itu secara tidak langsung memuluskan opsi pilkada lewat DPRD menang dengan mudah.
"Lalu apa artinya perjuangan Demokrat melalui 10 opsinya? Jawabannya adalah Demokrat hanya berakrobatik seolah-olah mendukung pilkada langsung, padahal sesungguhnya tidak mendukung," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Minggu (28/9/2014).
Dengan demikian, kata Lucius, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat tercatat tanpa peran dalam pengaturan pilkada. "Dia (SBY) bahkan tak berani menyatakan sikap tegas dan menyerahkan begitu saja keputusan soal pilkada pada fraksi lain," ucapnya.
Padahal, tambahnya, Demokrat punya kekuatan untuk menentukan hasil akhir. Namun, kekuatan itu justru tak dimanfaatkan dengan baik oleh partai berlambang bintang segitiga ini.
"Artinya, Demokrat hanya berpikir tentang kepentingan parsialnya sendiri. Demokrat bahkan tak peduli rakyat yang menunggu setia kebijaksanaan mereka, memutuskan nasib pilkada demi menguatkan demokrasi Indonesia," pungkasnya.
(kri)
Explore More