Pilkada Lewat DPRD, Lembaga Survei 'Gigit Jari'
Jum'at, 26 September 2014 - 18:00 WIB
Pilkada Lewat DPRD, Lembaga Survei 'Gigit Jari'
A
A
A
JAKARTA - Pihak yang paling merasakan dampak dari pemilihan kepala daerau (pilkada) lewat DPRD adalah lembaga survei.
Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Romahurmuziy (Romi). Menurutnya, berubahnya sistem tersebut membuat sejumlah lembaga survei harus kembali ke habitatnya' dalam proses demokrasi.
"Ya saya melihat (keputusan) ini sebagai kiamat sugro bagi lembaga survei. Karena mereka harus kembali lagi mencari format demokrasi," kata Romi, di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (26/9/2014).
Menurut Romi, sistem demokrasi tak lagi didahului hasilnya oleh lembaga survei. Dia berharap, dengan kepala daerah dipilih DPRD, maka peran partai yang lebih dikedepankan.
"Meneguhkan kembali semangat demokrasi melalui peran partai, tanpa mengesampingkan peran teman-teman lembaga survei," ujarnya.
Dia mengatakan, lewat pilkada di pilih DPRD maka demokrasi prosedural dan demokrasi liberal bisa dihindari. Pasalnya, pilkada langsung menjadi sistem demokrasi kehilangan subtansinya.
"Pilkada melalui DPRD ini selain melakukan penghematan yang cukup besar juga akan membatasi liberalisasi demokrasi," tukasnya.
Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Romahurmuziy (Romi). Menurutnya, berubahnya sistem tersebut membuat sejumlah lembaga survei harus kembali ke habitatnya' dalam proses demokrasi.
"Ya saya melihat (keputusan) ini sebagai kiamat sugro bagi lembaga survei. Karena mereka harus kembali lagi mencari format demokrasi," kata Romi, di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (26/9/2014).
Menurut Romi, sistem demokrasi tak lagi didahului hasilnya oleh lembaga survei. Dia berharap, dengan kepala daerah dipilih DPRD, maka peran partai yang lebih dikedepankan.
"Meneguhkan kembali semangat demokrasi melalui peran partai, tanpa mengesampingkan peran teman-teman lembaga survei," ujarnya.
Dia mengatakan, lewat pilkada di pilih DPRD maka demokrasi prosedural dan demokrasi liberal bisa dihindari. Pasalnya, pilkada langsung menjadi sistem demokrasi kehilangan subtansinya.
"Pilkada melalui DPRD ini selain melakukan penghematan yang cukup besar juga akan membatasi liberalisasi demokrasi," tukasnya.
(maf)
