Parpol Harus Diperbaiki untuk Dapat Pemimpin Berkualitas
Kamis, 25 September 2014 - 14:04 WIB
Parpol Harus Diperbaiki untuk Dapat Pemimpin Berkualitas
A
A
A
JAKARTA - Agar memperoleh pemimpin berkualitas, maka partai politik (parpol) sebaiknya memperbaiki sistem di tubuh parpol.
"Tegakkan etika, moral, tata nilai dan komitmen kepada negara-bangsa. Mudah membayangkan betapa buruknya etika dan tata nilai di tubuh parpol kita sekarang ini," kata Adhie M Massardi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sindonews, Kamis (25/9/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, hanya demi kepentingan pragmatis dan ekonomis pengurus parpol, tokoh sekualitas almarhum Gus Dur saja bisa dihardik dan diusir dari partainya, PKB.
“Padahal mayoritas pengurus PKB itu didikan pesantren yang diajari agama secara baik dan benar. Juga budi pekerti dan sopan santun. Bayangkan bagaimana kondisi parpol yang pengurusnya tidak memiliki basis pendidikan agama secara baik dan benar,” ungkapnya.
Selain parpol, menurutnya, kalangan akademisi dan intelektual di negeri ini pun ikut andil terhadap buruknya demokrasi di negeri ini.
Dikatakannya, kalangan akademisi dan intelektual itu bukannya turut memperbaiki kualitas pemilu sebagai tanggung jawab moralnya, tapi justru menjadi bagian pertarungan politik pragmatis itu.
“Bahkan sangat disesalkan, sejumlah akademisi malah menyulap demokrasi jadi lahan bisnis semata, dengan mendirikan lembaga survei bayaran yang kerjanya membius rakyat dengan elektabilitas, dan bukan kualitas serta integritas," pungkasnya.
Sekadar diketahui, polemik pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada ditentukan hari ini melalui rapat paripurna DPR.
"Tegakkan etika, moral, tata nilai dan komitmen kepada negara-bangsa. Mudah membayangkan betapa buruknya etika dan tata nilai di tubuh parpol kita sekarang ini," kata Adhie M Massardi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sindonews, Kamis (25/9/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, hanya demi kepentingan pragmatis dan ekonomis pengurus parpol, tokoh sekualitas almarhum Gus Dur saja bisa dihardik dan diusir dari partainya, PKB.
“Padahal mayoritas pengurus PKB itu didikan pesantren yang diajari agama secara baik dan benar. Juga budi pekerti dan sopan santun. Bayangkan bagaimana kondisi parpol yang pengurusnya tidak memiliki basis pendidikan agama secara baik dan benar,” ungkapnya.
Selain parpol, menurutnya, kalangan akademisi dan intelektual di negeri ini pun ikut andil terhadap buruknya demokrasi di negeri ini.
Dikatakannya, kalangan akademisi dan intelektual itu bukannya turut memperbaiki kualitas pemilu sebagai tanggung jawab moralnya, tapi justru menjadi bagian pertarungan politik pragmatis itu.
“Bahkan sangat disesalkan, sejumlah akademisi malah menyulap demokrasi jadi lahan bisnis semata, dengan mendirikan lembaga survei bayaran yang kerjanya membius rakyat dengan elektabilitas, dan bukan kualitas serta integritas," pungkasnya.
Sekadar diketahui, polemik pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada ditentukan hari ini melalui rapat paripurna DPR.
(maf)
