Fraksi PPP Siapkan Sanksi Bagi Pembangkang

JAKARTA - Fraksi PPP telah menyiapkan sanksi bagi anggota yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung ketika dimasukkan ke RUU Pilkada.

Fraksi PPP sepakat meminta agar pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui DPRD setelah mereka melewati kajian mendalam.

"Kalau ada anggota fraksi yang berbeda dengan keputusan fraksi bisa dikategorikan pelanggaran keputusan fraksi dan sanksi bisa dijatuhkan," kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Pria yang akrab disapa SDA ini menyerahkan sepenuhnya kepada Fraksi PPP mengenai sanksi apa yang akan diberikan bagi anggota fraksi yang tak sejalan dengan mereka.

"Apa sanksinya, nanti ketua fraksi dan pimpinan fraksi akan merumuskan apa yang tepat terhadap pembangkangan yang dilakukan," pungkasnya.