RUU Pilkada Cuma Kepentingan Tingkat Elite
Kamis, 25 September 2014 - 12:22 WIB
RUU Pilkada Cuma Kepentingan Tingkat Elite
A
A
A
JAKARTA - Apapun keputusan yang diambil oleh DPR terkait RUU Pilkada, dinilai tak akan berdampak bagi masyarakat.
Pasalnya RUU Pilkada itu dianggap tidak berkenaan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
"Malah sebaliknya, RUU (Pilkada) itu hanya berpengaruh pada kepentingan tingkat elite dan pemilik modal," kata ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay kepada Sindonews, Kamis (25/9/2014).
Menurut dia, hal demikian jelas berbeda jika yang dibahas mengenai masalah kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Lebih lanjut dia mengatakan, jika persoalannya BBM, semua rakyat pasti akan mendapatkan dampak langsung dan akan segera dirasakan, karena dibutuhkan setiap saat.
"RUU Pilkada, andaikan ada pun dampaknya, tidak dirasakan langsung. Toh pilkada itu sendiri hanya dilaksanakan sekali dalam lima tahun," tuturnya.
Singkatnya ujar dia, RUU Pilkada itu hanya dibutuhkan oleh rakyat paling banyak dua kali dalam lima tahun, yaitu pada saat pemilihan gubernur (pilgub) dan pemilihan bupati atau wali kota.
Pasalnya RUU Pilkada itu dianggap tidak berkenaan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
"Malah sebaliknya, RUU (Pilkada) itu hanya berpengaruh pada kepentingan tingkat elite dan pemilik modal," kata ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay kepada Sindonews, Kamis (25/9/2014).
Menurut dia, hal demikian jelas berbeda jika yang dibahas mengenai masalah kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Lebih lanjut dia mengatakan, jika persoalannya BBM, semua rakyat pasti akan mendapatkan dampak langsung dan akan segera dirasakan, karena dibutuhkan setiap saat.
"RUU Pilkada, andaikan ada pun dampaknya, tidak dirasakan langsung. Toh pilkada itu sendiri hanya dilaksanakan sekali dalam lima tahun," tuturnya.
Singkatnya ujar dia, RUU Pilkada itu hanya dibutuhkan oleh rakyat paling banyak dua kali dalam lima tahun, yaitu pada saat pemilihan gubernur (pilgub) dan pemilihan bupati atau wali kota.
(maf)
