Membangkang, Kader Golkar Terancam Sanksi
Membangkang, Kader Golkar Terancam Sanksi
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar menginstruksikan anggotanya di DPR menghadiri rapat pengambilan keputusan RUU Pilkada pada Kamis 25 September 2014.
Dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), Partai Golkar mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
"Instruksi (hadir) itu ada, kan juga bagian dari kinerja juga," ujar anggota Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Agun tidak menampik akan ada sanksi apabila diketahui terdapat anggota Fraksi Partai Golkar yang tidak sejalan dengan keputusan fraksi saat pengambilan keputusan.
"Surat edaran (hadir di paripurna) sudah diberikan, sanksi pasti sudah diberitahukan, saatnya kita tegakkan disiplin," ujarnya.
Agun menegaskan Fraksi Partai Golkar solid mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan dimasukkan di dalam RUU Pilkada.
"Enggak itu hanya isu, tetap solid," pungkasnya.
Dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), Partai Golkar mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
"Instruksi (hadir) itu ada, kan juga bagian dari kinerja juga," ujar anggota Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Agun tidak menampik akan ada sanksi apabila diketahui terdapat anggota Fraksi Partai Golkar yang tidak sejalan dengan keputusan fraksi saat pengambilan keputusan.
"Surat edaran (hadir di paripurna) sudah diberikan, sanksi pasti sudah diberitahukan, saatnya kita tegakkan disiplin," ujarnya.
Agun menegaskan Fraksi Partai Golkar solid mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan dimasukkan di dalam RUU Pilkada.
"Enggak itu hanya isu, tetap solid," pungkasnya.
(dam)
Explore More