Menpan RB Usulkan Inspektorat Pusat dan Daerah Digabung
A
A
A
JAKARTA - Menpan RB Azwar Abubakar mengusulkan penyatuan inspektorat jenderal di tingkat pusat dengan inspektorat jenderal di kabupaten/kota. Penyatuan tersebut dimaksudkan agar pengawasan yang dilakukan lembaga tersebut lebih independen.
Menurut Azwar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini melakukan super audit di pemerintahan, tetapi di saat yang sama masih ada pengawas internal sendiri di setiap instansi yakni inspektorat.
"Saya ingin inspektorat jenderal itu dijadikan satu saja, antara kota dan kabupaten, kementerian/lembaga. Ini supaya lebih independen," ujar Azwar di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Dengan membuat Inspektorat Jenderal menjadi terpusat nantinya pengawasan bisa dilakukan dengan lebih bebas dan konkret.
Menurut Azwar, hal tersebut sudah disampaikan kepada Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dua pekan lalu.
Kendati demikian, dia tidak tahu apakah itu nanti akan dipergunakan untuk kepemimpinan di Kemenpan RB. Menurut dia, penerapan usulan tersebut tergantung kepada Jokowi.
Azwar juga mengatakan selama tiga tahun menjabat Menteri PAN RB telah menggeser paradigma kinerja pemerintahan kabupaten/kota dari orientasi output input ke outcome.
"Dalam hal kemiskinan misalnya, berapa persen turun. Tapi dimulai dari berapa persen dulu," pungkasnya.
Menurut Azwar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini melakukan super audit di pemerintahan, tetapi di saat yang sama masih ada pengawas internal sendiri di setiap instansi yakni inspektorat.
"Saya ingin inspektorat jenderal itu dijadikan satu saja, antara kota dan kabupaten, kementerian/lembaga. Ini supaya lebih independen," ujar Azwar di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Dengan membuat Inspektorat Jenderal menjadi terpusat nantinya pengawasan bisa dilakukan dengan lebih bebas dan konkret.
Menurut Azwar, hal tersebut sudah disampaikan kepada Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dua pekan lalu.
Kendati demikian, dia tidak tahu apakah itu nanti akan dipergunakan untuk kepemimpinan di Kemenpan RB. Menurut dia, penerapan usulan tersebut tergantung kepada Jokowi.
Azwar juga mengatakan selama tiga tahun menjabat Menteri PAN RB telah menggeser paradigma kinerja pemerintahan kabupaten/kota dari orientasi output input ke outcome.
"Dalam hal kemiskinan misalnya, berapa persen turun. Tapi dimulai dari berapa persen dulu," pungkasnya.
(kri)