PKS Tidak Tertarik Opsi Baru Mekanisme Pilkada
Selasa, 23 September 2014 - 14:59 WIB
PKS Tidak Tertarik Opsi Baru Mekanisme Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tetap memilih pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Keputusan itu diambil PKS sekalipun DPR akan membuat opsi ketiga dalam pembahasan RUU Pilkada.
Opsi itu pilkada secara langsung dengan adanya perbaikan seperti yang diusulkan Partai Demokrat.
Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menilai perbaikan yang diusulkan Partai Demokrat sudah tercantum di dalam RUU Pilkada, sehingga mereka tetap menolak dilaksanakan secara langsung.
"Secara prinsip usulan langsung dengan perbaikan dengan sendiri sudah ada," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Berdasarkan evaluasi pihaknya, kata dia, pilkada langsung memiliki banyak dampak negatif.
"Kami (juga) melihat tidak benar bahwa pilkada tidak langsung itu inkonstitusional," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi II DPR tidak menutup kemungkinan adanya opsi ketiga saat pengambilan keputusan mengenai peraturan ini.
"(Misalnya) menjadi tiga (opsi), ini langsung dengan syarat ini, apakah ada pergeseran itu nanti," kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Keputusan itu diambil PKS sekalipun DPR akan membuat opsi ketiga dalam pembahasan RUU Pilkada.
Opsi itu pilkada secara langsung dengan adanya perbaikan seperti yang diusulkan Partai Demokrat.
Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menilai perbaikan yang diusulkan Partai Demokrat sudah tercantum di dalam RUU Pilkada, sehingga mereka tetap menolak dilaksanakan secara langsung.
"Secara prinsip usulan langsung dengan perbaikan dengan sendiri sudah ada," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Berdasarkan evaluasi pihaknya, kata dia, pilkada langsung memiliki banyak dampak negatif.
"Kami (juga) melihat tidak benar bahwa pilkada tidak langsung itu inkonstitusional," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi II DPR tidak menutup kemungkinan adanya opsi ketiga saat pengambilan keputusan mengenai peraturan ini.
"(Misalnya) menjadi tiga (opsi), ini langsung dengan syarat ini, apakah ada pergeseran itu nanti," kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014).
(dam)
