SDA Merasa Dizalimi
Selasa, 23 September 2014 - 01:03 WIB
SDA Merasa Dizalimi
A
A
A
DENPASAR - Suryadharma Ali (SDA) merasa dizalimi terkait pemberhentian dirinya secara ilegal, yang dilakukan Emron Pangkapi Cs.
SDA mengaku pemberhentianya yang secara ilegal itu bukan karena dirinya menjadi tersangka kasus dana haji.
Menurutnya pemberhentian dirinya itu ilegal, karena hanya melalui rapat harian bukan melalui muktamar, partai memiliki AD/ART sendiri.
“Saya merasa terzalimi atas pemberhentian ilegal ini,” kata SDA di Denpasar, Bali, Senin 22 September 2014.
Dia menceritakan upaya pemberhentian paksa dirinya sudah dilakukan sejak Februari 2014, saat PPP menggelar musyawarah kerja nasional di Bandung.
Lalu pada 23 Maret, SDA datang ke kampanye Partai Gerindra di Gelora Bung Karno dan itu pun dijadikan amunisi. “Ketika saya menjadi tersangka korupsi hal itu dijadikan amunisi bagi mereka,” ungkapnya.
Tambahnya, hingga saat ini Ketua DPP PPP masih SDA, karena pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) masih mengakui hal tersebut.
“Dari pihak mengajukan pengesahan Ketua Umum PPP, dan Menkum HAM tidak menanggapi hal itu. Artinya apa saya Suryadharma Ali masih Ketua PPP,” tutupnya.
SDA mengaku pemberhentianya yang secara ilegal itu bukan karena dirinya menjadi tersangka kasus dana haji.
Menurutnya pemberhentian dirinya itu ilegal, karena hanya melalui rapat harian bukan melalui muktamar, partai memiliki AD/ART sendiri.
“Saya merasa terzalimi atas pemberhentian ilegal ini,” kata SDA di Denpasar, Bali, Senin 22 September 2014.
Dia menceritakan upaya pemberhentian paksa dirinya sudah dilakukan sejak Februari 2014, saat PPP menggelar musyawarah kerja nasional di Bandung.
Lalu pada 23 Maret, SDA datang ke kampanye Partai Gerindra di Gelora Bung Karno dan itu pun dijadikan amunisi. “Ketika saya menjadi tersangka korupsi hal itu dijadikan amunisi bagi mereka,” ungkapnya.
Tambahnya, hingga saat ini Ketua DPP PPP masih SDA, karena pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) masih mengakui hal tersebut.
“Dari pihak mengajukan pengesahan Ketua Umum PPP, dan Menkum HAM tidak menanggapi hal itu. Artinya apa saya Suryadharma Ali masih Ketua PPP,” tutupnya.
(maf)
