Lepas Balon di HI, Mahasiswa Tolak Pilkada Lewat DPRD
Minggu, 21 September 2014 - 12:54 WIB
Lepas Balon di HI, Mahasiswa Tolak Pilkada Lewat DPRD
A
A
A
JAKARTA - Penolakan masyarakat terhadap RUU Pilkada terus berlanjut. Salah satunya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Studi Mahasiswa (Lisuma) Indonesia.
Aksi damai yang dilakukan di lokasi Car Free Day, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Minggu (21/9/2014). Pada aksi ini, Lisuma Indonesia menggalang tanda tangan masyarakat pada kain berwarna putih yang berisikan pesan penolakan pilkada lewat DPRD.
Selain itu, mereka juga melakukan aksi simbolik berupa pelepasan puluhan balon ke udara. Balon warna-warni tersebut dilepaskan oleh sejumlah gadis yang menggunakan kaos putih.
"Itu sebagai simbol lepasnya kedaulatan rakyat dalam politik, jika pilkada dikembalikan lagi ke DPRD. Artinya, melalui balon itu kami ingin mengatakan, selamat tinggal suara rakyat," ujar koordinator aksi damai Indra Putra.
Indra mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kesadaran masyarakat yang ingin demokrasi tetap berada di tangan rakyat.
"Banyak alasan menolak pilkada langsung, misalnya konon karena pemborosan anggaran, kepala daerah banyak korupsi, dan tradisi money politic. Padahal itu bisa diatasi dengan memperketat regulasi, bukan justru menghapus pilkada langsung dan mengembalikan ke DPRD," ujarnya.
Lisuma Indonesia menargetkan, penggalangan tanda tangan minimal 5.000 tanda tangan penolakan dari masyarakat dan nanti akan diserahkan ke DPR saat pelaksanaan rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada yang rencananya dilakukan pada 25 September 2014.
Aksi damai yang dilakukan di lokasi Car Free Day, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Minggu (21/9/2014). Pada aksi ini, Lisuma Indonesia menggalang tanda tangan masyarakat pada kain berwarna putih yang berisikan pesan penolakan pilkada lewat DPRD.
Selain itu, mereka juga melakukan aksi simbolik berupa pelepasan puluhan balon ke udara. Balon warna-warni tersebut dilepaskan oleh sejumlah gadis yang menggunakan kaos putih.
"Itu sebagai simbol lepasnya kedaulatan rakyat dalam politik, jika pilkada dikembalikan lagi ke DPRD. Artinya, melalui balon itu kami ingin mengatakan, selamat tinggal suara rakyat," ujar koordinator aksi damai Indra Putra.
Indra mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kesadaran masyarakat yang ingin demokrasi tetap berada di tangan rakyat.
"Banyak alasan menolak pilkada langsung, misalnya konon karena pemborosan anggaran, kepala daerah banyak korupsi, dan tradisi money politic. Padahal itu bisa diatasi dengan memperketat regulasi, bukan justru menghapus pilkada langsung dan mengembalikan ke DPRD," ujarnya.
Lisuma Indonesia menargetkan, penggalangan tanda tangan minimal 5.000 tanda tangan penolakan dari masyarakat dan nanti akan diserahkan ke DPR saat pelaksanaan rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada yang rencananya dilakukan pada 25 September 2014.
(mhd)
