Konflik Internal, Pemerintah Tunda Pengesahan Struktur PPP

JAKARTA - Kemenkum HAM belum bisa mengesahkan perubahan struktur DPP PPP, jika masih terjadi konflik internal.

Seperti diketahui, ada konflik internal yang melibatkan elite PPP. Baik itu kubu Romahurmuziy (Romi) maupun kubu Suryadharma Ali (SDA).

Menkum HAM Amir Syamsuddin mengatakan, pihaknya akan memproses pengajuan itu, apabila kedua kubu melakukan islah, atau sudah ada keputusan hukum tetap dari pengadilan.

Dia menuturkan, sesuai dengan undang-undang, Kemenkum HAM tidak bisa berpihak ke salah satu kubu tersebut.

"Manakala masih ada sengketa dan kemudian pengesahan itu bisa ditunda sementara, menunggu sampai sengketa internal partai itu diselesaikan. Kecuali kalau ada kemudian putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti," kata Amir Syamsuddin di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (18/9/2014).