Dirjen Pas Belum Terima Surat Pembebasan Bersyarat Anggodo

JAKARTA - Dirjen Pas Kemenkum HAM mengaku belum mendengar permintaan pembebasan bersyarat terpidana kasus suap Anggodo Widjojo. Pasalnya, belum ada surat permohonan yang masuk ke pihaknya.

"Enggak ada. Mungkin baru usulan," ucap Kepala Dirjen PAS Kemenkum HAM Handoyo Sudrajat saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Handoyo menjelaskan, tak masalah Anggodo mengajukan pembebasan bersyarat itu. Selama memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat terpenuhi, yakni sudah menjalankan 2/3 masa hukuman. Selain itu juga membayar lunas denda yang diputus oleh pengadilan.

"Itu tidak terikat pada PP 99 Tahun 2012. Vonis dia tahun 2010. Kalau dia sudah penuhi syarat tidak melanggar harus diproses," ungkapnya.

Sebelumnya, Kalapas Sukamiskin Marselina membenarkan pihaknya akan mengajukan pembebasan bersyarat untuk Anggodo. Pengajuan tersebut, katanya sudah diusulkan sebelum dirinya menjabat Kalapas.

Selain itu, Anggodo dianggap telah menjalani 2/3 masa penahanan yang jatuh pada 18 Agustus 2014 lalu. "Belum, lagi menunggu. Belum dapat. (Surat) Ada di meja (Kalapas)," kata Marselina.

"Dia dapat remisi juga. Ibu (Marselina) meneruskan Pak Giri (Kalapas sebelumnya). Kalau dia (Anggodo) dapat remisi, sebelumnya dia juga ada asimilasi," imbuhnya.

Sekadar mengingatkan, Anggodo divonis empat tahun penjara dan denda Rp150 juta subsidair tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Selatan. Kemudian Anggodo mengajukan banding.

Pada November 2010, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman Anggodo menjadi lima tahun penjara. Kemudian majelis kasasi yang diketuai Artidjo Alkostar memperberat hukuman Anggodo menjadi 10 tahun dan denda Rp250 juta subsidair lima bulan kurungan.