Kemenkum HAM Diprediksi Tolak PPP Versi Romi
Rabu, 17 September 2014 - 10:35 WIB
Kemenkum HAM Diprediksi Tolak PPP Versi Romi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) diprediksi menolak PPP versi kubu M Romahurmuziy (Romi).
"Ya tidak akan diterima," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP pimpinan Suryadharma Ali (SDA), Syaifullah Tamliha saat dihubungi wartawan, Rabu (17/9/2014).
Pasalnya, pembentukan pimpinan PPP yang diajukan Romi tak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah dibentuk.
Kata dia, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP yang digelar kubu Romi beberapa hari lalu tidak berwenang untuk mengganti pimpinan partai.
"Sebab Rapimnas hanya forum yang dihadiri Ketua DPW se-Indonesia (untuk) mengkoordinasikan keputusan partai," terangnya.
Lanjut dia, penggantian pimpinan partai sebagai mana AD/ART hanya dapat dilakukan melalui Muktamar PPP.
"Rapimnas hanya memutuskan, misal calon presiden, itu melalui Rapimnas. Kalau di bawahnya itu untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Di bawahnya lagi Rapimcab (Rapat Pimpinan Cabang) itu memutuskan bupati dan wali kota. (Rapimnas) tidak ada wewenang mengganti pimpinan," pungkasnya.
"Ya tidak akan diterima," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP pimpinan Suryadharma Ali (SDA), Syaifullah Tamliha saat dihubungi wartawan, Rabu (17/9/2014).
Pasalnya, pembentukan pimpinan PPP yang diajukan Romi tak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah dibentuk.
Kata dia, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP yang digelar kubu Romi beberapa hari lalu tidak berwenang untuk mengganti pimpinan partai.
"Sebab Rapimnas hanya forum yang dihadiri Ketua DPW se-Indonesia (untuk) mengkoordinasikan keputusan partai," terangnya.
Lanjut dia, penggantian pimpinan partai sebagai mana AD/ART hanya dapat dilakukan melalui Muktamar PPP.
"Rapimnas hanya memutuskan, misal calon presiden, itu melalui Rapimnas. Kalau di bawahnya itu untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Di bawahnya lagi Rapimcab (Rapat Pimpinan Cabang) itu memutuskan bupati dan wali kota. (Rapimnas) tidak ada wewenang mengganti pimpinan," pungkasnya.
(maf)
