Bandara Ali Sadikin
Selasa, 16 September 2014 - 12:52 WIB
Bandara Ali Sadikin
A
A
A
Diam-diam Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berniat membangun bandar udara (bandara). Meski masih sebatas wacana, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama rupanya sudah menyiapkan nama, yakni Bandara Ali Sadikin. Rencana besar Pemprov DKI tersebut tertuang dalam dokumen National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Bandara tersebut berlokasi di kawasan reklamasi laut Marunda, Jakarta Utara, tepatnya di muara Kanal Banjir Timur (KBT). Rencana Pemprov DKI Jakarta menghadirkan bandara tersebut mendapat beragam respons. Ada yang menilai positif sebagai jawaban atas keterbatasan kapasitas Bandara Soekarno-Hatta yang kini banyak dikeluhkan para pemakai bandara, tak terkecuali dari pihak operator penerbangan, ada juga yang mempertanyakan soal efektivitas bandara tersebut. Bahkan tanggapan yang lebih ekstrem menilai hal itu sebagai sumber masalah baru karena lokasinya masih berdekatan dengan Bandara Soekarno-Hatta, yaitu terkait dengan pergerakan pesawat di udara yang bisa menimbulkan persenggolan.
Meski sudah jelas lokasi yang bakal didirikan bandara tersebut, Pemprov DKI belum memastikan kapan dimulai pembangunannya. Sebagaimana tertuang dalam dokumen NCICD/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN), Pemprov DKI telah mencadangkan lahan untuk bandara, tetapi tidak memerinci secara detail. Dalam konsep lebih besar, proyek NCICD meliputi reklamasi lahan di mana akan dibangun tanggul raksasa yang diberi nama Giant Sea Wall. Tanggul ini dimaksudkan untuk menyelamatkan Jakarta dari bahaya banjir akibat air pasang.
Sejumlah proyek infrastruktur lainnya pun bakal menyusul. Rencana Pemprov DKI menghadirkan bandara yang akan memakai nama dari Gubernur DKI Jakarta yang sangat populer itu membuat penasaran pihak PT Angkasa Pura II yang mengelola Bandara Soekarno-Hatta. Walau masih sebatas wacana, Sekretaris Perusahaan Angkasa Pura Daryanto sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan penjelasan yang terperinci. Apakah bandara tersebut bagian dari jawaban mengatasi keterbatasan Bandara Soekarno-Hatta?
Atau sebuah bandara khusus yang diperuntukkan bagi pesawat pribadi? Daryanto mengingatkan, menghadirkan bandara baru selain membutuhkan waktu yang tidak singkat juga harus disokong investasi yang besar. Sementara itu, pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih menahan diri untuk memberi tanggapan. Sebagai regulator, Direktur Kebandarudaraan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kemenhub Bambang Tjahjono mengaku belum menerima usulan atau hasil kajian pembangunan bandara baru oleh Pemprov DKI. Pihak Kemenhub menilai rencana membangun bandara sah-sah saja, tetapi harus diingat bahwa banyak hal yang harus dipenuhi, mulai dari proses perizinan, studi kelayakan hingga layak secara komersial.
Sebenarnya, Pemprov DKI sangat menyadari proses yang panjang tersebut, baik dalam hal perizinan maupun pembangunan bandara tersebut, apalagi lokasi yang akan ditempati terlebih dahulu harus direklamasi. Jadi, perjalanan waktu untuk menghadirkan bandara masih panjang. Namun, yang menarik disimak, rencana Pemprov DKI membangun bandara baru ini mengandung sebuah ”pesan” yang dalam bahwa Bandara Soekarno-Hatta harus segera mendapat back-up mengingat kapasitas yang semakin terbatas dengan fasilitas yang kurang memadai.
Karena antisipasi yang lambat, kalangan pengusaha merasa dirugikan dengan kondisi bandara tersebut, terutama dari maskapai penerbangan yang harus menanggung biaya ekstra karena fasilitas bandara yang terbatas. Memang, pemerintah pusat tidak tinggal diam dalam mengantisipasi membeludaknya arus penumpang dan jumlah maskapai yang beroperasi di bandara terbesar di Indonesia itu seperti pembangunan bandara internasional di Karawang. Namun pembangunan bandara di wilayah Jawa Barat itu boleh dikata jalan di tempat.
Yang sering terekspos masih seputar perdebatan layak atau tidak layak di daerah salah satu lumbung padi nasional itu dihadirkan bandara, padahal pihak pemerintah dalam hal ini Kemenhub mengklaim sudah menyiapkan dengan matang bandara penopang Bandara Soekarno-Hatta itu di Karawang. (ico)
Bandara tersebut berlokasi di kawasan reklamasi laut Marunda, Jakarta Utara, tepatnya di muara Kanal Banjir Timur (KBT). Rencana Pemprov DKI Jakarta menghadirkan bandara tersebut mendapat beragam respons. Ada yang menilai positif sebagai jawaban atas keterbatasan kapasitas Bandara Soekarno-Hatta yang kini banyak dikeluhkan para pemakai bandara, tak terkecuali dari pihak operator penerbangan, ada juga yang mempertanyakan soal efektivitas bandara tersebut. Bahkan tanggapan yang lebih ekstrem menilai hal itu sebagai sumber masalah baru karena lokasinya masih berdekatan dengan Bandara Soekarno-Hatta, yaitu terkait dengan pergerakan pesawat di udara yang bisa menimbulkan persenggolan.
Meski sudah jelas lokasi yang bakal didirikan bandara tersebut, Pemprov DKI belum memastikan kapan dimulai pembangunannya. Sebagaimana tertuang dalam dokumen NCICD/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN), Pemprov DKI telah mencadangkan lahan untuk bandara, tetapi tidak memerinci secara detail. Dalam konsep lebih besar, proyek NCICD meliputi reklamasi lahan di mana akan dibangun tanggul raksasa yang diberi nama Giant Sea Wall. Tanggul ini dimaksudkan untuk menyelamatkan Jakarta dari bahaya banjir akibat air pasang.
Sejumlah proyek infrastruktur lainnya pun bakal menyusul. Rencana Pemprov DKI menghadirkan bandara yang akan memakai nama dari Gubernur DKI Jakarta yang sangat populer itu membuat penasaran pihak PT Angkasa Pura II yang mengelola Bandara Soekarno-Hatta. Walau masih sebatas wacana, Sekretaris Perusahaan Angkasa Pura Daryanto sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan penjelasan yang terperinci. Apakah bandara tersebut bagian dari jawaban mengatasi keterbatasan Bandara Soekarno-Hatta?
Atau sebuah bandara khusus yang diperuntukkan bagi pesawat pribadi? Daryanto mengingatkan, menghadirkan bandara baru selain membutuhkan waktu yang tidak singkat juga harus disokong investasi yang besar. Sementara itu, pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih menahan diri untuk memberi tanggapan. Sebagai regulator, Direktur Kebandarudaraan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kemenhub Bambang Tjahjono mengaku belum menerima usulan atau hasil kajian pembangunan bandara baru oleh Pemprov DKI. Pihak Kemenhub menilai rencana membangun bandara sah-sah saja, tetapi harus diingat bahwa banyak hal yang harus dipenuhi, mulai dari proses perizinan, studi kelayakan hingga layak secara komersial.
Sebenarnya, Pemprov DKI sangat menyadari proses yang panjang tersebut, baik dalam hal perizinan maupun pembangunan bandara tersebut, apalagi lokasi yang akan ditempati terlebih dahulu harus direklamasi. Jadi, perjalanan waktu untuk menghadirkan bandara masih panjang. Namun, yang menarik disimak, rencana Pemprov DKI membangun bandara baru ini mengandung sebuah ”pesan” yang dalam bahwa Bandara Soekarno-Hatta harus segera mendapat back-up mengingat kapasitas yang semakin terbatas dengan fasilitas yang kurang memadai.
Karena antisipasi yang lambat, kalangan pengusaha merasa dirugikan dengan kondisi bandara tersebut, terutama dari maskapai penerbangan yang harus menanggung biaya ekstra karena fasilitas bandara yang terbatas. Memang, pemerintah pusat tidak tinggal diam dalam mengantisipasi membeludaknya arus penumpang dan jumlah maskapai yang beroperasi di bandara terbesar di Indonesia itu seperti pembangunan bandara internasional di Karawang. Namun pembangunan bandara di wilayah Jawa Barat itu boleh dikata jalan di tempat.
Yang sering terekspos masih seputar perdebatan layak atau tidak layak di daerah salah satu lumbung padi nasional itu dihadirkan bandara, padahal pihak pemerintah dalam hal ini Kemenhub mengklaim sudah menyiapkan dengan matang bandara penopang Bandara Soekarno-Hatta itu di Karawang. (ico)
(kur)
