Catatan Kemendagri, 328 Kepala Daerah Tersangkut Persoalan Hukum
Sabtu, 13 September 2014 - 17:28 WIB
Catatan Kemendagri, 328 Kepala Daerah Tersangkut Persoalan Hukum
A
A
A
Dampak negatif dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah banyaknya pejabat yang kemudian tersangkut kasus hukum.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama 2005-2014 ada 328 pejabat yang tersangkut kasus hukum dimana 80% masuk penjara lantaran kasus korupsi.
“Dan ini bisa ditambah lagi, karena ada kepala daerah yang tersangkut masalah hukum,” ujar juru bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riatmadji dalam acara diskusi Polemik Sindo Radio Trijaya di Warung Daun Cikini Jakarta Sabtu (13/9/2014).
Dodi mengatakan, setelah dilakukan kajian mendalam ternyata tidak dapat dipungkiri ada korelasi antara pemilihan kepala daerah langsung, perbuatan melanggar hukum dengan persoalan korupsi yang dilakukan para kepala daerah dan wakilnya itu.
Menurutnya, faktor utama persoalan tersebut, karena besarnya pengeluaran yang dilakukan para kepala daerah dan wakilnya selama proses pencalonan berlangsung.
“Dan itu bahkan diangkat oleh Mendagri (Gamawan Fauzi) dalam disertasinya yang akan diuji terbuka pada 19 September bahwa memang ada korelasi antara perbuatan melanggar hukum,” ucapnya.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama 2005-2014 ada 328 pejabat yang tersangkut kasus hukum dimana 80% masuk penjara lantaran kasus korupsi.
“Dan ini bisa ditambah lagi, karena ada kepala daerah yang tersangkut masalah hukum,” ujar juru bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riatmadji dalam acara diskusi Polemik Sindo Radio Trijaya di Warung Daun Cikini Jakarta Sabtu (13/9/2014).
Dodi mengatakan, setelah dilakukan kajian mendalam ternyata tidak dapat dipungkiri ada korelasi antara pemilihan kepala daerah langsung, perbuatan melanggar hukum dengan persoalan korupsi yang dilakukan para kepala daerah dan wakilnya itu.
Menurutnya, faktor utama persoalan tersebut, karena besarnya pengeluaran yang dilakukan para kepala daerah dan wakilnya selama proses pencalonan berlangsung.
“Dan itu bahkan diangkat oleh Mendagri (Gamawan Fauzi) dalam disertasinya yang akan diuji terbuka pada 19 September bahwa memang ada korelasi antara perbuatan melanggar hukum,” ucapnya.
(kur)
