Jokowi-JK Hanya Angkat Wakil Menteri Luar Negeri
Jum'at, 12 September 2014 - 00:13 WIB
Jokowi-JK Hanya Angkat Wakil Menteri Luar Negeri
A
A
A
JAKARTA - Tim Transisi memastikan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan menghapus wakil menteri.
Kebijakan itu demi menciptakan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran pada pemerintahan mendatang.
Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan pemerintahan baru mendatang tetap mempertahankan struktur kabinet yakni, sebanyak 34 kementerian.
Namun, kata dia, pemerintah mendatang hanya akan mengangkat wakil menteri (wamen) di
Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
"Yang pasti tetap ada cuma satu (wamen) yakni, wakil menteri luar negeri. Yang lain-lainnya bisa saja ditiadakan," kata Andi, Kamis 11 September 2014.
Pasalnya, tugas di kementerian luar negeri sangat padat dan menuntut menteri luar negeri untuk berada di tempat-tempat lain di luar negeri, misalnya menghadiri berbagai pertemuan seperti, pertemuan bilateral, KTT, forum-forum internasional dan sebagainya.
Oleh karena itu, kata dia, pembagian tugas antara menteri luar negeri dengan wakil menteri luar negeri harus jelas.
"Untuk ASEAN saja misalnya, pertemuan-pertemuannya itu kalau dideret melebihi jumlah hari dalam satu tahun," ucapnya.
Alasan peniadaan wakil menteri, sambung Andi, karena menteri harus bisa bekerja dengan sekretaris jenderal (sekjen), inspektur jenderal (Irjen) dalam melaksanakan fungsi-fungsi di pemerintahan tersebut.
Kebijakan itu demi menciptakan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran pada pemerintahan mendatang.
Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan pemerintahan baru mendatang tetap mempertahankan struktur kabinet yakni, sebanyak 34 kementerian.
Namun, kata dia, pemerintah mendatang hanya akan mengangkat wakil menteri (wamen) di
Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
"Yang pasti tetap ada cuma satu (wamen) yakni, wakil menteri luar negeri. Yang lain-lainnya bisa saja ditiadakan," kata Andi, Kamis 11 September 2014.
Pasalnya, tugas di kementerian luar negeri sangat padat dan menuntut menteri luar negeri untuk berada di tempat-tempat lain di luar negeri, misalnya menghadiri berbagai pertemuan seperti, pertemuan bilateral, KTT, forum-forum internasional dan sebagainya.
Oleh karena itu, kata dia, pembagian tugas antara menteri luar negeri dengan wakil menteri luar negeri harus jelas.
"Untuk ASEAN saja misalnya, pertemuan-pertemuannya itu kalau dideret melebihi jumlah hari dalam satu tahun," ucapnya.
Alasan peniadaan wakil menteri, sambung Andi, karena menteri harus bisa bekerja dengan sekretaris jenderal (sekjen), inspektur jenderal (Irjen) dalam melaksanakan fungsi-fungsi di pemerintahan tersebut.
(dam)
