Ingin Mereformasi Birokrasi? Lima Hal Ini Mendesak Dilakukan
Kamis, 11 September 2014 - 07:00 WIB
Ingin Mereformasi Birokrasi? Lima Hal Ini Mendesak Dilakukan
A
A
A
JAKARTA - Pada pertemuan puncak Reformasi Birokrasi Nasional untuk Pemerintahan Baru, terkumpul 18 rekomendasi yang akan diserahkan kepada presiden terpilih 2014-2019.
Dari 18 rekomendasi itu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo menyampaikan ada lima rekomendasi yang paling mendesak untuk diterapkan.
Lima rekomendasi itu di antaranya yakni Sumber Daya Manusia (SDM), penataan kewenangan dan kelembagaan, penataan regulasi supaya ada review terhadap regulasi yang tumpang tindih di sektor tertentu, perubahan mental model mindset dan budaya birokrasi, dan menciptakan inovasi plan.
"Ini bisa menjadi leverage perubahan, namun bukan berarti yang lain jadi tidak penting," ujar Eko di Hotel Luwansa, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Rabu (10/9/2014).
Forum pertemuan RB Summit ini menggalang kolaborasi ide dan gagasan dari tiga pihak sekaligus, yakni pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha.
Dalam forum tersebut di antaranya digali apa saja yang bisa dilakukan publik, baik dalam bentuk dukungan maupun pengawasan. Forum ini juga merekomendasikan perbaikan konkret reformasi birokrasi yang ramah dan transparan bagi publik.
Dari 18 rekomendasi itu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo menyampaikan ada lima rekomendasi yang paling mendesak untuk diterapkan.
Lima rekomendasi itu di antaranya yakni Sumber Daya Manusia (SDM), penataan kewenangan dan kelembagaan, penataan regulasi supaya ada review terhadap regulasi yang tumpang tindih di sektor tertentu, perubahan mental model mindset dan budaya birokrasi, dan menciptakan inovasi plan.
"Ini bisa menjadi leverage perubahan, namun bukan berarti yang lain jadi tidak penting," ujar Eko di Hotel Luwansa, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Rabu (10/9/2014).
Forum pertemuan RB Summit ini menggalang kolaborasi ide dan gagasan dari tiga pihak sekaligus, yakni pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha.
Dalam forum tersebut di antaranya digali apa saja yang bisa dilakukan publik, baik dalam bentuk dukungan maupun pengawasan. Forum ini juga merekomendasikan perbaikan konkret reformasi birokrasi yang ramah dan transparan bagi publik.
(zik)
