PKS Kritik Pola Komunikasi Politik Tim Transisi

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik pola komunikasi yang dibangun Tim Transisi Jokowi. Ada batas-batas yang dinilai tak bisa dilewati untuk menghormati wewenang presiden yang masih menjabat.

Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, transisi pemerintahan menjadi satu keharusan agar ada kesinambungan di pemerintahan yang akan datang. Namun, selama proses transisi itu diharapkan terjalin komunikasi yang baik.

"Tidak boleh semau-maunya. Karena, presiden dan kabinet sekarang yang absah punya kewenangan penuh menjalankan kebijakan pembangunan," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/8/2014).

Mahfudz menilai, pola komunikasi politik yang dilakukan tim presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum sesuai harapan.

"Kalau mau komunikasi, komunikasi dilakukan presiden terpilih dengan presiden berkuasa. Presiden terpilih sowan, mendiskusikan apa yang dilakukan presiden yang akan datang."

"Bukan mendiktekan presiden dan pemerintahan sekarang, secara konstitusi salah dan budaya politik tidak etis, bisa memicu ketegangan baru," terangnya.

Semestinya, kata dia, di masa transisi pemerintahan maka komunikasi harus dibangun antara presiden terpilih dengan presiden yang masih menjabat.

"Bukan tim dengan anggota kabinet. Dalam undang-undang konstitusi menteri pembantu presiden, masa pakai pembantu orang tanpa sepengetahuan tuan rumah kan enggak bisa," pungkasnya.