Pelantikan Jokowi Terancam Diundur
Rabu, 03 September 2014 - 22:23 WIB
Pelantikan Jokowi Terancam Diundur
A
A
A
JAKARTA - Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden terpilih terancam diundur. Agenda kenegaraan itu terganjal oleh agenda internal DPRD DKI Jakarta yang masih disibukkan dengan pembahasan tata tertib (tatib).
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PKS Selamat Nurdin mengungkapkan, hingga kini DPRD DKI Jakarta masih disibukkan dengan agenda internal, yakni pembahasan tatib, penetapan pimpinan defenitif, pembentukan alat kelengkapan berupa badan dan komisi.
Padatnya agenda tersebut berdampak pada diundurnya pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI ke-7.
"Untuk tatib hingga kini baru mulai dibahas. Masing-masing perwakilan partai atau fraksi diminta untuk mengajukan draf tatib tersendiri. Nantinya semua draf itu akan dikombinasikan menjadi satu draf bersama yang disepakati. Draf ini ditindaklajuti lagi dengan pembahasan untuk disahkan," ujar Selamat Nurdin di DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Mantan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, tatib ini sangat penting dibahas, karena ini akan menjadi sandaran alas kerja dari DPRD untuk membuat kebijakan ke depan. Baik berupa pembentukan komisi, panitia khusus (pansus), paripurna, pengunduran diri kepala daerah, penetapan pimpinan komisi.
Menurutnya, jika tatib ini telah disahkan, baru dewan bisa beranjak ke agenda selanjutnya, yakni penetapan pimpinan defenitif. Dari sana disambung dengan pembentukan komisi.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PKS Selamat Nurdin mengungkapkan, hingga kini DPRD DKI Jakarta masih disibukkan dengan agenda internal, yakni pembahasan tatib, penetapan pimpinan defenitif, pembentukan alat kelengkapan berupa badan dan komisi.
Padatnya agenda tersebut berdampak pada diundurnya pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI ke-7.
"Untuk tatib hingga kini baru mulai dibahas. Masing-masing perwakilan partai atau fraksi diminta untuk mengajukan draf tatib tersendiri. Nantinya semua draf itu akan dikombinasikan menjadi satu draf bersama yang disepakati. Draf ini ditindaklajuti lagi dengan pembahasan untuk disahkan," ujar Selamat Nurdin di DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Mantan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, tatib ini sangat penting dibahas, karena ini akan menjadi sandaran alas kerja dari DPRD untuk membuat kebijakan ke depan. Baik berupa pembentukan komisi, panitia khusus (pansus), paripurna, pengunduran diri kepala daerah, penetapan pimpinan komisi.
Menurutnya, jika tatib ini telah disahkan, baru dewan bisa beranjak ke agenda selanjutnya, yakni penetapan pimpinan defenitif. Dari sana disambung dengan pembentukan komisi.
(kri)
