DPR Didesak Tunda Pengesahan RUU Pemilukada

Rabu, 03 September 2014 - 12:23 WIB
DPR Didesak Tunda Pengesahan...
DPR Didesak Tunda Pengesahan RUU Pemilukada
A A A
JAKARTA - DPR didesak untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU Pemilukada).

Hal demikian dikatakan Ketua umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Victor Santoso Tandiasa.

Menurut Victor, penundaan dilakukan hingga ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengujian UU Pemda dan UU Penyelenggaraan Pemilu, khususnya mengenai mekanisme pemilukada langsung.

Karena kata dia, RUU Pemilukada yang akan disahkan telah jauh dari semangat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UU.

"Selain itu implikasi dari perkara 97/PUU-XI/2013 tersebut juga terkait dengan konstitusionalitas kewenangan KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota dalam menyelenggarakan pemilukada," ujarnya di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2014).

Sekadar diketahui, konstitusionalitas UU Pemda dan UU Penyelenggaraan Pemilu, khususnya mengenai mekanisme pemilukada secara langsung, yang dimohonkan FKHK sedang diuji di MK.

FKHK mengaku konstitusionalnya dilanggar oleh mekanisme penyelenggaraan pemilukada langsung yang kerap berakhir dengan konflik antar pendukung alias konflik horizontal.

Oleh karena itu, mereka menganggap penyelenggaraan pemilukada langsung bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila. Sekadar informasi, RUU Pemilukada yang sudah digodok selama dua tahun terakhir, akan disahkan DPR pada bulan September tahun ini.
(maf)
Berita Terkait
Perludem Sebut Kerangka...
Perludem Sebut Kerangka Hukum Pilkada 2024 Potensi Bermasalah
PKB Tolak Revisi UU...
PKB Tolak Revisi UU Pilkada karena Belum Dijalankan 100 Persen
Demonstrasi Tolak Revisi...
Demonstrasi Tolak Revisi UU Pilkada di Malang Ricuh, 2 Polisi dan 3 Jurnalis Terluka
Pernah Ngotot Gelar...
Pernah Ngotot Gelar Pilkada 2020, Pemerintah Dinilai Amnesia Tolak Revisi UU Pemilu
DPR Bakal Sahkan Revisi...
DPR Bakal Sahkan Revisi UU Pilkada Jadi UU Hari Ini
Aksi Ratusan Mahasiswa...
Aksi Ratusan Mahasiswa Tolak Revisi UU Pilkada di Palembang
Berita Terkini
Cetak Kader Ideologis...
Cetak Kader Ideologis dan Tangguh, DPP PKB Gelar Pendidikan Instruktur PKPB
23 menit yang lalu
Anggota DPR Juliyatmono...
Anggota DPR Juliyatmono Sebut Gaji Guru Standarnya Harus Rp25 Juta Per Bulan
1 jam yang lalu
Menekraf Percaya FSAI...
Menekraf Percaya FSAI Jadi Wadah Promosi Budaya Indonesia-Australia
1 jam yang lalu
Dedi Mulyadi Klaim Bisa...
Dedi Mulyadi Klaim Bisa Gaji Warga Jakarta Rp10 Juta Per KK, Pengamat: Ambisi untuk Pilpres 2029
2 jam yang lalu
Mengelola Komunikasi...
Mengelola Komunikasi Publik Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah
2 jam yang lalu
Duit Rp479 Miliar dari...
Duit Rp479 Miliar dari Korupsi Duta Palma Disita Kejagung, Sahroni Apresiasi
2 jam yang lalu
Infografis
Anggarannya Dipangkas,...
Anggarannya Dipangkas, Menteri Investasi Ngamuk di DPR
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved