Anggota DPR Terpilih Ikrar Tolak Korupsi
Anggota DPR Terpilih Ikrar Tolak Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Sebelum menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, anggota DPR terpilih periode 2014-2019 berkomitmen menolak korupsi.
Komitmen itu disampaikan para legislator terpilih usai mengikuti pelatihan pembekalan Wawasan Kebangsaan di Gedung Dwiwarna, Lemhannas di Jakarta, Jumat 29 Agustus 2014.
Mereka juga berkomitmen untuk menjalankan empat konsensus kehidupan berbangsa, bergotong royong mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Kemudian menjadi agen perubahan bagi diri sendiri, dan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas nasional, menjadikan kebenaran suatu kebiasaan dan bukan kebiasaan menjadi kebenaran.
"Program pembekalan berjalan dengan baik dan lancar sehingga anggota Dewan punya wawasan kebangsaan untuk meningkatkan ketahanan nasional," ujar Gubernur Lemhanas Budi Supandji di Jakarta, Jumat 29 Agustus 2014.
Di tengah proses demokrasi yang dijalani, sambung Budi, tanggung jawab DPR ke depan semakin kompleks.
Menurut dia, tarik menarik kepentingan di tataran para stakeholder sangat terasa dan ini harus diantisipasi agar terjadi disharmoni dan konflik.
Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, selama ini anggota DPR hanya mendapatkan empat pilar kebangsaan.
Sedangkan pelatihan di Lemhanas, kata dia, tidak hanya hal tersebut di atas tapi juga dibekali wawasan kebangsaan, lingkungan strategis.
"Ini pengetahuan yang komprhensif bagi anggota dewan 2014-2019 dengan adanya pembekalan wawasan kebangsaan, kita memahami betul apa yang menjadi kelebihan, potensi, kekurangan negara kita," tuturnya.
Komitmen itu disampaikan para legislator terpilih usai mengikuti pelatihan pembekalan Wawasan Kebangsaan di Gedung Dwiwarna, Lemhannas di Jakarta, Jumat 29 Agustus 2014.
Mereka juga berkomitmen untuk menjalankan empat konsensus kehidupan berbangsa, bergotong royong mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Kemudian menjadi agen perubahan bagi diri sendiri, dan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas nasional, menjadikan kebenaran suatu kebiasaan dan bukan kebiasaan menjadi kebenaran.
"Program pembekalan berjalan dengan baik dan lancar sehingga anggota Dewan punya wawasan kebangsaan untuk meningkatkan ketahanan nasional," ujar Gubernur Lemhanas Budi Supandji di Jakarta, Jumat 29 Agustus 2014.
Di tengah proses demokrasi yang dijalani, sambung Budi, tanggung jawab DPR ke depan semakin kompleks.
Menurut dia, tarik menarik kepentingan di tataran para stakeholder sangat terasa dan ini harus diantisipasi agar terjadi disharmoni dan konflik.
Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, selama ini anggota DPR hanya mendapatkan empat pilar kebangsaan.
Sedangkan pelatihan di Lemhanas, kata dia, tidak hanya hal tersebut di atas tapi juga dibekali wawasan kebangsaan, lingkungan strategis.
"Ini pengetahuan yang komprhensif bagi anggota dewan 2014-2019 dengan adanya pembekalan wawasan kebangsaan, kita memahami betul apa yang menjadi kelebihan, potensi, kekurangan negara kita," tuturnya.
(dam)
Explore More