Politikus Demokrat Sebut PDIP Kena Hukum Karma

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai tengah mendapat hukum karma terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan. Dia menilai, hukum karma sedang berlaku pada PDIP yang sebelumnya lantang menolak kenaikan harga BBM di masa pemerintahan SBY.

Menurutnya, kali ini PDIP dan partai pengusung Jokowi lainnya harus membuat kebijakan yang sama.

"Kalau kata orang Myanmar, Buddha, orang itu harus ingat karma. Nah, parpol juga gitu," kata Ramadhan di Jakarta, Rabu 27 Agustus 2014.

"Dulu saat oposisi asal njeplak (menolak kenaikan BBM). Jadinya ini, mereka jiper sama tuntutan rakyat," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR ini mengatakan, sekarang PDIP memahami bahwa sebelumnya Presiden SBY membuat kebijakan menaikkan harga BBM bukan atas kepentingan partai. Melainkan atas kepentingan nasional.

"SBY enggak pernah naikkan atau turunkan harga BBM karena tekanan politik parpol. Kebijkan Pak SBY solid dan konsisten untuk rakyat," tegas Ramadhan.

Oleh karena itu, lanjut Ramadhan, sekarang pun demikian. Presiden SBY tidak akan menaikkan ataupun menurunkan harga BBM bukan karena permintaan PDIP. Apalagi karena alasan untuk pencitraan.

"Ukuran Pak SBY itu hanya rakyat dan kepentingan nasional. Bukan pencitraan," tandasnya.