Soal Jabatan Menteri, Sikap Cak Imin Diragukan

JAKARTA - Sikap Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang setuju dengan gagasan Joko Widodo, diragukan.

Sikap itu terkait pernyataan Muhaimin atau Cak Imin yang setuju dengan gagasan tentang menteri tidak rangkap jabatan di partai politik.

"Saya kurang yakin. Awalnya enggak mau, kemudian tiba-tiba mau," ujar Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago, kepada Sindonews, Rabu (27/8/2014).

Menurut dia, perubahan sikap Cak Imin tersebut tak alamiah dan tak lazim. "Karena begitu cepat, wajar publik bertanya ada apa?" ungkapnya.

Parwi menilai Cak Imin tidak bisa berbuat apa-apa mengenai kemungkinan masuk di kabinet Jokowi-JK.

"Karena jabatan menteri adalah hak prerogatif presiden, harus tunduk terhadap kehendak politik Jokowi yaitu menteri harus lepas dari jabatan parpol" imbuhnya.

Menurut dia, posisi menteri sekaligus jabatan struktural parpol harus dilihat secara utuh.

Dia menilai ada keuntungan bila menteri dihabat oleh orang yang menduduki posisi struktural di dalam parpol.

"Logikanya jelas akan mudahmengendalikan dan mengkondisikan anggota parlemen parpol koalisi pendukung pemerintah," kata Pangi.

Sebelumnya, Cak Imin mengaku sudah sepakat dengan gagasan Jokowi soal keharusan menteri melepas jabatan struktural parpol.

"Siapapun kader partai yang masuk di kabinet, total harus mengabdikan diri kepada kabinet," ucap Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa 26 Agustus 2014. (Baca: Cak Imin Tak Pernah Berfikir Ditawari Menteri)