Darurat Kemandirian

PRESIDEN terpilih Joko Widodo (Jokowi) sudah menyiapkan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam memimpin pemerintahannya bersama wapres terpilih Jusuf Kalla.

Beberapa poin yang disiapkan di antaranya susunan kabinet serta prioritas strategi dan program yang akan dilaksanakan untuk memenuhi janji-janji kampanye.

Tim Transisi Jokowi-JK yang menggodok rencana-rencana penting itu pun menuai kontroversi karena dianggap kurang mengakomodasi kepentingan parpol-parpol pengusung yang sudah bergabung dari awal seperti PKB, Hanura maupun PKPI.

Tarik ulur antara keinginan Jokowi dengan pimpinan parpol koalisi menjadi bagian yang menarik perhatian publik. Ada tanggung jawab moral yang sangat besar dari publik agar Jokowi-JK langsung tancap gas untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya.

Sudah ada garis merah yang disematkan dalam setiap langkah Jokowi-JK yang akan terus diawasi, ditagih, dan diteriaki setiap saat supaya tidak melenceng. Dalam hal ini Jokowi-JK tidak boleh main-main lagi dalam menjalankan pemerintahan karena setiap mata akan tertuju pada perilaku dan tindak tanduknya.

Dukungan dan simpati publik yang besar kepada Jokowi dengan cepat bisa berbalik arah jika mereka mulai kecewa dengan kinerja pemerintahan baru.

Dari visi misi dan program yang dijanjikan Jokowi, ada satu hal yang menurut catatan kita patut mendapat perhatian serius. Hal itu adalah soal kemandirian dalam segala bidang, terutama yang terkait dengan energi, pangan, air, dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Dalam bidang energi misalnya, setiap tahun APBN kita jebol gara-gara subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Subsidi BBM adalah momok menakutkan yang dihadapi presiden sejak dulu. Harus ada terobosan luar biasa yang mampu memutus mata rantai ketergantungan energi kita pada minyak fosil yang sangat mahal.

Pemerintahan SBY-Boediono pun sudah menyiapkan cetak biru kemandirian dan kedaulatan energi yang secara konsep baik. Tapi kebijakan energi bukanlah hal yang bisa berdiri sendiri alias selalu terikat dan terkait dengan berbagai macam kepentingan baik politik, ekonomi, sosial budaya hingga kemanusiaan.

Energi adalah nyawa pembangunan negara dan sumber yang menopang aktivitas sehari-hari 240 juta warganya setiap hari. Karena itu kemandirian energi adalah isu besar yang harus dijawab pertama kali oleh Jokowi-JK.

Bangkitnya kelas menengah dan proporsi jumlah penduduk yang lebih banyak didominasi kaum muda dan kelompok usia produktif adalah anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Namun keberadaan mereka menuntut ketersediaan energi dan pangan yang cukup dan memadai.

Negara wajib menyediakan kebutuhan energi dan pangan itu dalam situasi dan kondisi apa pun. Adapun kita tahu tata kelola energi dan pangan kita seperti apa sekarang ini. Kebutuhan vital kita seperti energi dan pangan sudah terlalu jauh bergantung kepada negara lain.

Baik dari sisi ketersediaan, pengolahan maupun pengelolaan dan kemampuan sumber daya manusianya. Energi, pangan, dan beberapa pakar menambahkan khusus soal air adalah tantangan terbesar yang harus diperjuangkan oleh pemerintahan baru Jokowi-JK. Tiga kebutuhan vital ini harus benar-benar dikontrol dan dikendalikan penuh oleh negara.

Jika negara terpaksa melibatkan pihak luar negeri (baik swasta maupun negara), mekanismenya harus tegas dan jelas. Sejauh mana pola kerja sama, berapa pembagiannya, negara mendapat apa dari konsesi itu harus dipikirkan lebih dalam dan kritis.

Kontrak karya adalah isu yang juga menjadi momok bagi pemerintah. Dari sisi energi dan pangan dan mungkin berikutnya air, kemandirian bangsa kita sudah masuk kategori darurat. Kemandirian dimaksud tidak serta-merta semua kebutuhan harus dicukupi sendiri tanpa melibatkan pihak atau negara lain.

Tapi kemandirian atas penentuan sikap dan langkah konkret berhadapan dengan negara atau pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi itu. Kemandirian kita sudah masuk kategori darurat. Ini prioritas utama pemerintahan baru nanti.