Kursi Ketua DPR Penentu Nasib Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA - Efektivitas kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) jika nanti mereka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden akan sangat tergantung pada perebutan posisi ketua DPR.

"Koalisi Jokowi-JK menjadi tidak mudah jika tidak mengambil kursi Ketua DPR. Itulah titik awal pertarungan politik sesungguhnya," ujar Direktur Eksekutif Political Institute Heri Budianto di Hotel Meridien, Jakarta, Senin (18/08/2014).

Heri mengatakan, jika parpol anggota Koalisi Merah Putih bisa meraih jabatan Ketua DPR itu akan jadi hambatan terbesar Jokowi-JK.

"Kita tahu fungsi DPR itu ada budgeting, controlling. Makanya mereka (Jokowi-JK) bisa saja terancam di pemerintahan," ujarnya.

Dalam hitungan riil politik, Koalisi Merah Putih disebutnya sudah besar karena menguasai lebih setengah kursi DPR. Menurut dosen Universitas Mercu Buana Jakarta ini, Jokowi-JK harus waspada karena parlemen di Senayan itu berbeda dengan parlemen di Kebon Sirih (DPRD DKI).

"Berbeda administrasi politiknya dengan DPRD DKI. Di Senayan, mereka bisa jadi sasaran empuk partai besar seperti Golkar," ujarnya.