Pilpres Tidak Adil Rawan Muncul Konflik
Senin, 18 Agustus 2014 - 15:59 WIB
Pilpres Tidak Adil Rawan Muncul Konflik
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan memberikan keputusan yang adil dalam sengketa hasil pemilu presiden (pilpres).
Jika proses pilpres tidak diselenggarakan secara adil maka rawan terjadinya konflik.
"Kalau MK tidak mengambil keputusan yang adil dan bijak, pasti timbul perpecahan bangsa," ujar Ketua Umum Jenderal Sudirman Center, Bugiakso saat diskusi publik bertema Potensi Perpecahan Anak Negeri Pada Pilpres 2014 dan Solusinya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (18/8/2014).
Menurut dia, sejarah telah membuktikan ketidakadikan politik pada 1998 membuat stabilitas keamanan menjadi rendah. Salah satu akibat terburuknya adalah lepasnya Timor Timur dari Indonesia.
"Sekarang kita rasakan lagi, pilpres tidak mendapat kepercayaan minimal 50% rakyat Indonesia," ujarnya.
Dia khawatir jika MK memutuskan sesuatu yang tidak memenuhi asas keadilan, maka peristiwa 1998 kembali terulang.
Bugiakso menilai solusi terbaik untuk mendapatkan legitimasi masyarakat adalah menggelar pemungutan suara ulang.
Pemilihan ulang itu, kata dia, akibat banyaknya dugaan kecurangan seperti yang terjadi seperti di DKI Jakarta, Nias Selatan, dan Papua.
Jika proses pilpres tidak diselenggarakan secara adil maka rawan terjadinya konflik.
"Kalau MK tidak mengambil keputusan yang adil dan bijak, pasti timbul perpecahan bangsa," ujar Ketua Umum Jenderal Sudirman Center, Bugiakso saat diskusi publik bertema Potensi Perpecahan Anak Negeri Pada Pilpres 2014 dan Solusinya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (18/8/2014).
Menurut dia, sejarah telah membuktikan ketidakadikan politik pada 1998 membuat stabilitas keamanan menjadi rendah. Salah satu akibat terburuknya adalah lepasnya Timor Timur dari Indonesia.
"Sekarang kita rasakan lagi, pilpres tidak mendapat kepercayaan minimal 50% rakyat Indonesia," ujarnya.
Dia khawatir jika MK memutuskan sesuatu yang tidak memenuhi asas keadilan, maka peristiwa 1998 kembali terulang.
Bugiakso menilai solusi terbaik untuk mendapatkan legitimasi masyarakat adalah menggelar pemungutan suara ulang.
Pemilihan ulang itu, kata dia, akibat banyaknya dugaan kecurangan seperti yang terjadi seperti di DKI Jakarta, Nias Selatan, dan Papua.
(dam)
