Menteri Tak Boleh Rangkap Jabatan, Ini Komentar Muhaimin

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tidak mau banyak menanggapi wacana tentang menteri tidak boleh merangkap jabatan di partai politik (parpol).

"Belum ada pembahasan sampai September," kata Muhaimin di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2014).

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini berkelit ketika ditanya apakah setuju dengan wawacana yang disampaikan oleh calon presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

"Belum ada pembahasan sampai September," kata Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin menjawab pertanyaan wartawan.

Muhaimin setuju semua menteri pembantu presiden terpilih harus profesional baik dari partai politik atau bukan kader partai. "Semua menteri harus profesional," jawab Cak Imin diplomatis.

Sebelumnya Jokowi melontarkan wacana bahwa apabila dirinya resmi terpilih menjadi presiden, menteri di kabinetnya nanti harus melepaskan jabatan struktural di partai politik.