Pengamat: Jokowi Perlu Berikan Prabowo Ruang Bentuk Tim Transisi
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memberikan ruang kepada Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto untuk memimpin tim transisi pemerintahan ke depan. Foto/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memberikan ruang kepada Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto untuk memimpin tim transisi pemerintahan ke depan. Usulan ini dilayangkan menyusul keunggulan Prabowo dalam rekapitulasi suara berjenjang tingkat nasional yang sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Chief Political Officer dari Political Strategy Group (PSG), Arief Budiman berpandangan bahwa dalam keunggulan sementara saat ini, Prabowo diharapkan mampu menunjukkan kekokohan posisinya sebagai Presiden mendatang dengan menyiapkan rancangan kebijakan di era kepemimpinannya kelak. Selanjutnya membuka proses konsultasi secara luas bersama para pemangku kepentingan kebijakan publik lintas sektor.
Menurut Arief, proses transisi tidak bisa dianggap remeh dengan mengatakan bahwa untuk apa fungsi transisi kalau Presiden Jokowi bahkan sudah berkomitmen untuk memasukkan program unggulan Capres Prabowo ke dalam perhitungan RAPBN 2025.
“Mengelola transisi kepresidenan bukan lah semata-mata formalitas peralihan kepemimpinan pemerintahan negara, namun ia juga simbol kehormatan kenegaraan yang dilapangkan jalannya oleh presiden yang segera purna tugas kepada sang presiden mendatang," ujar Arief dalam keterangannya, Selasa (19/3/2024).
Transisi itu, tegas Arief, bukan sekadar satu program semata, yaitu makan siang gratis untuk anak sekolah, tetapi tentang bagaimana pemikiran presiden terpilih mengalami orientasi menyeluruh terhadap pelaku kunci birokrasi pemerintahan. Agar platform politik Prabowo kelak dapat secara utuh dipahami dan menjadi kerangka sekaligus landasan politik kepresidenannya ke depan.
“Di sini pula ujian bagi seorang Joko Widodo, apakah dia mampu menepis segala tuduhan bahwa sebenarnya ia tidak rela kehilangan kekuasaan setelah mencoba berbagai upaya politik baik untuk menunda pemilu atau memperpanjang periodisasi presiden," jelasnya.
"(Sehingga) Joko Widodo perlu memberikan ruang luas bagi Prabowo, jika tidak maka bukan tidak mungkin Prabowo akan mengambil sikap diametral terhadap dirinya pasca 20 Oktober 2024,” tutup dia.
Chief Political Officer dari Political Strategy Group (PSG), Arief Budiman berpandangan bahwa dalam keunggulan sementara saat ini, Prabowo diharapkan mampu menunjukkan kekokohan posisinya sebagai Presiden mendatang dengan menyiapkan rancangan kebijakan di era kepemimpinannya kelak. Selanjutnya membuka proses konsultasi secara luas bersama para pemangku kepentingan kebijakan publik lintas sektor.
Menurut Arief, proses transisi tidak bisa dianggap remeh dengan mengatakan bahwa untuk apa fungsi transisi kalau Presiden Jokowi bahkan sudah berkomitmen untuk memasukkan program unggulan Capres Prabowo ke dalam perhitungan RAPBN 2025.
“Mengelola transisi kepresidenan bukan lah semata-mata formalitas peralihan kepemimpinan pemerintahan negara, namun ia juga simbol kehormatan kenegaraan yang dilapangkan jalannya oleh presiden yang segera purna tugas kepada sang presiden mendatang," ujar Arief dalam keterangannya, Selasa (19/3/2024).
Transisi itu, tegas Arief, bukan sekadar satu program semata, yaitu makan siang gratis untuk anak sekolah, tetapi tentang bagaimana pemikiran presiden terpilih mengalami orientasi menyeluruh terhadap pelaku kunci birokrasi pemerintahan. Agar platform politik Prabowo kelak dapat secara utuh dipahami dan menjadi kerangka sekaligus landasan politik kepresidenannya ke depan.
“Di sini pula ujian bagi seorang Joko Widodo, apakah dia mampu menepis segala tuduhan bahwa sebenarnya ia tidak rela kehilangan kekuasaan setelah mencoba berbagai upaya politik baik untuk menunda pemilu atau memperpanjang periodisasi presiden," jelasnya.
"(Sehingga) Joko Widodo perlu memberikan ruang luas bagi Prabowo, jika tidak maka bukan tidak mungkin Prabowo akan mengambil sikap diametral terhadap dirinya pasca 20 Oktober 2024,” tutup dia.
(kri)
Lihat Juga :
