Demokrat Enggan Ikut Campur Urusan Golkar Soal Koalisi
Senin, 04 Agustus 2014 - 13:32 WIB
Demokrat Enggan Ikut Campur Urusan Golkar Soal Koalisi
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat menegaskan tidak ingin mencampuri urusan Partai Golkar apakah tetap di dalam Koalisi Merah Putih atau bergabung dengan kubu Jokowi-JK.
"Saya kira jangan mencampuri apa yang dilakukan Golkar," kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin saat ditemui wartawan di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/8/2014).
Menurut Menteri Hukum dan HAM ini, hal itu sepenuhnya menjadi hak Partai Golkar apakah ada dalam pemerintahan atau di luar. Ia merasa tidak etis mencampuri urusan rumah tangga partai lain.
"Mereka menyampaikan tidak terbiasa dengan situasi tidak berada dalam pemerintahan, itu adalah hak Golkar yang tidak pada tempatnya saya komentari," kata Amir.
Ketika ditanya bagaimana sikap Partai Demokrat? Kata Amir, partainya siap menyesuaikan diri. Ia menilai prinsipnya kerja sama dalam pemerintahan tidak identik dengan bagi-bagi kekuasaan.
"Demokrat tidak perlu membebani presiden terpilih dengan syarat ini dan itu karena kerja sama itu tidak identik dengan bagi-bagi kursi. Kerja sama kita di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat tidak identik dengan bagi-bagi kursi," tukasnya.
Koalisi Merah Putih yakni Gerindra, PAN, Golkar, PPP, PKS dan PBB merupakan pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pemilu Presiden tahun 2014 ini.
Setelah pasangan nomor urut 1 kalah berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), muncul desakan supaya Aburizal Bakrie sebagai ketua umum keluar dari Koalisi Merah Putih. Namun, sampai saat ini belum ada keputusan pasti.
"Saya kira jangan mencampuri apa yang dilakukan Golkar," kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin saat ditemui wartawan di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/8/2014).
Menurut Menteri Hukum dan HAM ini, hal itu sepenuhnya menjadi hak Partai Golkar apakah ada dalam pemerintahan atau di luar. Ia merasa tidak etis mencampuri urusan rumah tangga partai lain.
"Mereka menyampaikan tidak terbiasa dengan situasi tidak berada dalam pemerintahan, itu adalah hak Golkar yang tidak pada tempatnya saya komentari," kata Amir.
Ketika ditanya bagaimana sikap Partai Demokrat? Kata Amir, partainya siap menyesuaikan diri. Ia menilai prinsipnya kerja sama dalam pemerintahan tidak identik dengan bagi-bagi kekuasaan.
"Demokrat tidak perlu membebani presiden terpilih dengan syarat ini dan itu karena kerja sama itu tidak identik dengan bagi-bagi kursi. Kerja sama kita di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat tidak identik dengan bagi-bagi kursi," tukasnya.
Koalisi Merah Putih yakni Gerindra, PAN, Golkar, PPP, PKS dan PBB merupakan pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pemilu Presiden tahun 2014 ini.
Setelah pasangan nomor urut 1 kalah berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), muncul desakan supaya Aburizal Bakrie sebagai ketua umum keluar dari Koalisi Merah Putih. Namun, sampai saat ini belum ada keputusan pasti.
(kri)
