SBY Minta Australia Usut, Meski WNI Terlibat
Kamis, 31 Juli 2014 - 15:41 WIB
SBY Minta Australia Usut, Meski WNI Terlibat
A
A
A
BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pihak Australia menegakkan hukum bersama Indonesia dalam mengungkap dugaan kasus korupsi perusahaan percetakan uang.
Penegakan perlu dilakukan meski kasus korupsi tersebut melibatkan warga negara Indonesia (WNI).
"Jika ada warga negara Indonesia yang terlibat, mari kita tegakkan hukum bersama. Indonesia dan Australia adalah negara hukum, kami menghargai hukum," ujar SBY saat jumpa pers di kediamannya, Bogor, Kamis (31/7/2014). (Baca: SBY Klarifikasi Berita WikiLeaks dan Sindonews)
Lagipula sambung SBY, Indonesia sedang melakukan kampanye antikorupsi yang agresif tanpa pandang bulu.
"Oleh karena itu kalau ada sebutkan, yang penting terang. Australia bicaralah tentang WikiLeaks, jangan diam. Karena kalau diam menimbulkan kecurigaan," ujarnya. (Baca: SBY Minta Australia Luruskan Info WikiLeaks)
SBY pun berpesan deputi Gubernur senior untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan teknis. "Itu pesan dan harapan kita sebagai Presiden sehingga dapat menjalankan tugas sampai akhir tanpa ada fitnah," pungkasnya.
Penegakan perlu dilakukan meski kasus korupsi tersebut melibatkan warga negara Indonesia (WNI).
"Jika ada warga negara Indonesia yang terlibat, mari kita tegakkan hukum bersama. Indonesia dan Australia adalah negara hukum, kami menghargai hukum," ujar SBY saat jumpa pers di kediamannya, Bogor, Kamis (31/7/2014). (Baca: SBY Klarifikasi Berita WikiLeaks dan Sindonews)
Lagipula sambung SBY, Indonesia sedang melakukan kampanye antikorupsi yang agresif tanpa pandang bulu.
"Oleh karena itu kalau ada sebutkan, yang penting terang. Australia bicaralah tentang WikiLeaks, jangan diam. Karena kalau diam menimbulkan kecurigaan," ujarnya. (Baca: SBY Minta Australia Luruskan Info WikiLeaks)
SBY pun berpesan deputi Gubernur senior untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan teknis. "Itu pesan dan harapan kita sebagai Presiden sehingga dapat menjalankan tugas sampai akhir tanpa ada fitnah," pungkasnya.
(maf)
